Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden;
Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa perlu saya tegaskan kembali. Pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi, protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Bisa menangani permasalahan pandemi.
Oleh karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol (kesehatan) yang dilakukan oleh bakal pasangan calon (kepala daerah). Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa, hal-hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi, tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi (Covid-19) berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara mana pun enggak tahu, kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.
Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Dan pada kesempatan ini, saya minta kepada semua pihak, kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi, untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.
Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya juga minta agar kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu, yang pertama, saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri, tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Dan yang kedua, kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah dan kita harus mendorong para calon (kepala daerah) untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan, kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon (kepala daerah) agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik.
Yang ketiga, saya juga meminta kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses Pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas, dan transparansi. Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil Pilkada yang kita lakukan.
Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah, untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
(Rapat Terbatas dilanjutkan secara tertutup)
Selasa, 8 September 2020
Istana Merdeka, Jakarta
BIRO PERS, MEDIA DAN INFORMASI SEKRETARIAT PRESIDEN. KondKominfo
