Archive for category: BERITA

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) diwakili Staf Ahli Bupati Tommy Boy Luasusun membuka secara resmi kegiatan Temu Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (28/05/2025)

Kegiatan di hadiri Mewakili Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita, Kepala DP3AP2KB, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Bangkep yang di bacakan Staf Ahli Bupati mengatakan kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang masih menjadi tantangan bersama, tidak hanya melukai fisik dan psikis korban tetapi juga merusak tatanan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta menghambat kemajuan pembangunan, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

Kegiatan hari ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan masyarakat sipil.

“Saya berharap pertemuan ini menjadi ruang yang produktif untuk bertukar pengalaman, menyatukan strategi, dan memperkuat jaringan kerja antar lembaga,” ucap Tommy.

Tommy juga mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku perubahan. ” Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peka terhadap isu kekerasan, dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan,” tegasnya. (Decky-KOMDIGI)

Palu, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST, MT dengan penuh semangat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST. MT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI, khususnya perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjalankan tugas konstitusional secara objektif, independen, dan profesional.

“Kami menyadari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini bukanlah titik akhir, melainkan menjadi awal dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel” jelasnya.

Bupati juga menegaskan keseriusan mereka dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan menjadi cermin dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci penting dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan . Tutupnya

Turut hadir Anggota V BPK RI, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Bangkep, serta undangan lainnya. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menggelar beberapa kegiatan, Kamis (22/5/2025).

Kegiatan tersebut antara lain, Pendampingan Pemenuhan Indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, serta Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perencana Daerah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Halima Umar Hamid mewakili Bupati bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati dan di hadiri Kepala Dinas P3A Prov. Sulteng, DP3AP2KB Bangkep, Narasumber serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Bangkep yang dibacakan Halima Hamid mengatakan bahwa komitmen  kita terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan daerah tidak bisa hanya berupa wacana. Ia harus terwujud dalam praktik nyata, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. untuk itu, kegiatan hari ini sangat strategis.

“Melalui Pendampingan Indikator Pengarusutamaan Gender (PUG), kita ingin memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, anak, lansia,  maupun  kelompok  rentan  lainnya,” ucapnya.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah Bimtek Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

“Saya berharap para perencana di daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi anggaran kita menjadi lebih     adil, tepat sasaran dan inklusif,” katanya.

“Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang       telah berperan dalam penyelenggaran kegiatan ini. mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membangun sinergi dan komitmen bersama demi terwujudnya pembangunan yang setara, adil dan berpihak pada semua,” tambah Halima. (Decky-KOMINFO)

Palu, Banggaikep.go.id edisi 22 Mei 2025 — Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, bersama rombongan menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih dan sosialisasi program MBG yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Kamis (22/5/2025)

Rombongan dari Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Edison E. Moligay, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muhamad Aris Susanto, SE., ME., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jibran Malotes, SP., MP., serta 51 Kepala Desa, 53 Ketua BPD, dan 10 Camat dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menteri Desa PDTT RI, Yandri Susanto dalam sambutannya menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa dana negara harus dikelola oleh masyarakat desa sendiri melalui koperasi, bukan hanya dikuasai segelintir orang.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program bantuan, tapi gerakan nasional membangun kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput,” tegas Yandri.

Yandri juga menginstruksikan agar seluruh desa di Sulawesi Tengah segera membentuk koperasi ini sebelum akhir Mei 2025, dengan proses legalisasi melalui akta notaris yang dibiayai Dana Desa sebesar Rp 2,5 juta. Ia menambahkan, koperasi yang telah terbentuk harus segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan legalitas penuh.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti perlunya koperasi dalam memperkuat perekonomian desa, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyampaikan bahwa nelayan lokal saat ini masih kalah saing dan butuh dukungan koperasi agar bisa bangkit secara berdaulat.

“Desa harus menjadi motor pembangunan Sulawesi Tengah yang kuat dan sejahtera. Kita butuh koperasi sebagai alat kedaulatan ekonomi rakyat,” ujar Anwar.

Peluncuran Gerakan Koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, pemerintah menargetkan seluruh koperasi sudah terbentuk dan terdaftar sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan provinsi yang begitu besar terhadap penguatan ekonomi desa. Ini bukan sekadar slogan pembangunan dari desa, oleh desa, dan untuk desa — tetapi sebuah tekad nyata yang kini diwujudkan. Kami berkomitmen mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi unggul yang profesional dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Serfi.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan, Muhamad Aris Susanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 12 desa di Banggai Kepulauan yang menyelesaikan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menargetkan seluruh desa akan menyelesaikan pembentukan koperasi pada 30 Mei 2025, dan pendaftaran di notaris rampung pada akhir Juni 2025.

Kehadiran rombongan Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional pemberdayaan desa serta kesiapan menghadirkan koperasi sebagai garda terdepan ekonomi kerakyatan di pelosok negeri. (IKP Medi-KOMINFO)