Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep) H. Rais D. Adam mengikuti Rapat Koordinasi Pelaporan Data PPKM Desa dan Kelurahan se- Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara virtual, Rabu, (15/9/2021).

Bupati didampingi Sekretaris Daerah Rusli Moidady ST.,MT, Asisten I Abderiana Lotto, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Abdi Gunawan MPH , Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH serta Forkopimda Banggai Kepulauan.

Laporan yang di bacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Abdi Gunawan MPH menyampaikan, ” Untuk Banggai Kepulauan per 13 September 2021, situasi covid pada saat ini kasus yang terkonfirmasi berjumlah 927 orang, rawat nginap berjumlah 52 orang dan jumlah yang meninggal 27 orang.”

“Sesuai arahan Panglima TNI dan Kapolri, Kepala BNPB bahwa strategi kita bagaimana kita mengatasi pandemi menjadi endemik,  strateginya adalah 3 M dan vaksinasi,” ucap Kadis Kesehatan.

Lanjut Kadis Kesehatan mengatakan, “Yang sudah sembuh berjumlah 774 orang, yang sudah di isolasi saat ini berjumlah 126 orang, isolasi terpusat 14 orang dan 112 orang  yang di isolasi tersebar di beberapa kecamatan dan desa-desa.”

“Tentang vaksinasi sekarang berjumlah 85.615 yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah di vaksinasi, tahap pertama berjumlah 13.328, vaksin tahap ke dua berjumlah 7022 orang dan vaksin tahan ke tiga untuk tenaga kesehatan berjumlah 38 orang,” tambah dr. Abdi.

Selanjutnya Bupati juga mengatakan, “Luar biasa kegiatan dari pada TNI-POLRI yang ada di wilayah sini, mulai dari pelaksanaan PPKM level 4, level 3 tanpa mengenal lelah tetap bekerja keras di lapangan, semua anggota-anggota Satgas yang sudah ditunjuk tetap melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Pemerintah Pusat.”

“Mudah-mudahan kita semua khususnya daerah Sulawesi Tengah tidak ada lagi level 3 menjadi level 2 bahkan tidak ada lagi sehingga kegiatan masyarakat dapat melaksanakan tugas normal seperti sediakala,” tutup Bupati. (RoyKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Rapat tindak lanjut dalam program pencegahan korupsi di Banggai Kepulauan (BanggaiKep) bersama Tim Supervisi Korsupgah Wilayah IV KPK RI yang dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati BanggaiKep, Senin, (13/9/2021).

Dalam wawancara singkat bersama Kepala Dinas Inspektorat Krismanto, SH.,MH mengenai rapat tersebut, Selasa, (14/9/2021), memaparkan beberapa hal yang dicatat saat rapat kemarin, terkait dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan yang kurang maksimal dalam proses.

“Diantaranya unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan, dan Perizinan sarana yang belum memadai sehingga KPK menyarankan untuk tempat harus bagus sehingga memudahkan dalam pelayanan,” ucap Krismanto.

“Untuk proses pengelola keuangan, KPK mengingatkan pemerintah daerah jangan terulang kembali seperti tahun-tahun kemarin, diharapkan pemerintah daerah kerjasama dengan DPDR sehingga bisa tepat waktu,” tambahnya.

Terkait dengan rapat program pencegahan korupsi, Krismanto juga mengatakan, “Menurut KPK untuk pendapatan daerah diharapkan harus berinovasi mendapatkan hasil yang lebih, karena saat ini hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita itu dari kesehatan, sehingga diharapkan berinovasi yang terukur.” (RoyKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekertaris Daerah Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.MT didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Stevan Moidady, dan Bagian Perekonomian Setda Banggai Kepulauan (BanggaiKep) mengikuti rapat Kerja Nasional dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat kantor Bupati Kabupaten BanggaiKep. Selasa, (14/09/2021).

Rakornas tersebut bertema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi”.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBD untuk meringankan dan memulihkan ekonomi.”

Ia menyebutkan lembaga hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Sri Mulyani juga menegaskan pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam langka menghindari potensi terjadinya resiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pemerintah daerah yang saya yakin menghadapi situasi luar biasa tidak mudah ini,” ujar Sri Mulyani.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan 84 Laporan Keuangan/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 % dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Opini WTP turut diberikan kepada 486 Pemerintah Daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7% yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 Pemerintah Kabupaten.

“Peningkatan kualitas laporan pada situasi exrtaordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Saya menyampaikan penghargaan untuk semua Kementerian, Lembaga dan Pemda yang terus menjaga keuangan negara dan dan membangun tata kelolanya” ujar Kemenkeu. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep) Salim J. Tanasa lantik Pengurusan Ikatan Persaudaraan Pelajar Mahasiswa Banggai Kepulauan (IPPMBK) Kenendeke Yogyakarta Periode 2021-2022 secara virtual di Ruang Kerja Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Senin, (13/09/2021).

Kegiatan di hadiri oleh, Asisten I Setda, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik dan seluruh peserta virtual.

Dalam sambutan Wakil Bupati Salim Tanasa mengatakan bahwa, “Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada adik-adik yang telah dilantik sebagai pengurus Ikatan Persaudaraan Pelajar Mahasiswa Banggai Kepulauan Kenendeke Yogyakarta periode 2021-2022.”

“Dengan harapan semoga adik-adik senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kehadiran organisasi IPPMBK Kenendeke bisa memberi manfaat bagi sekitar,” tambah Wabup.

Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang sangat dinanti kontribusinya dalam masyarakat. Sebagai salah satu potensi mahasiswa diharapkan untuk terlibat langsung dalam tatanan masyarakat, harus mampu mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang dimiliki dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Tata sebaik mungkin masa muda kalian isi dengan hal-hal baik dan prestasi, hindari sifat ingin mencoba-coba pada hal yang tidak baik dan tetap fokus pada tujuan utama kalian yakni belajar dan menyelesaikan pendidikan,” ucap Wabup. (DeckyKominfo)

Tataba, BanggaiKep.go.id -Dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diperlukan keberadaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah salah satu pemeran (Penggerak) proses manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 pelaksanaan tugas.

Fungsi dan peranannya akan bersamaan dengan para pemeran lain, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau lembaga kemasyarakatan lainnya, Tokoh/pemuka masyarakat dan lain-lain.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa se- Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi yang di selenggarakan oleh Pemda BanggaiKep, Bappeda, Dinas PMD, Dinas P3AP2KB, Dinkes Kab. Banggai Kepulauan bertempat di BPU Kecamatan Buko, Rabu, (8/9/2021).

Kegiatan Pembinaan KPM Desa Se-Kecamatan Buko dibuka oleh Camat Buko yang diwakili oleh Sekcam Buko, Kori Yalume, S.Sos, kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kesehatan dan Dinas P3AP2KB Banggai Kepulauan, Kepala Desa Se-Kecamatan Buko dan KPM Desa Se-Kecamatan Buko.

Kabid Pemdes Dinas PMD BanggaiKep, Abudin Dinaa, S.H, MM dalam sambutan mengawali kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan KPM Desa mengatakan bahwa KPM Desa memiliki peran penting dan strategis di desa, “Untuk itu sangat diharapkan bagi KPM Desa bahkan Kepala Desa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai tuntas, agar sasaran dan tujuan tercapai,” ucap Abudin Dinaa.

Gigi Wibowo, S.Kep, MMR selaku Kabid Sosial budaya di Bappeda mengatakan bahwa berdasarkan data Banggai Kepulauan berada diurutan kedua angka Stunting se-Provinsi Sulteng berdasarkan berdasarkan data e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana data ini dikelola oleh Puskesmas untuk pelaporannya.

“Untuk itu sangat diharapkan peran aktif dari KPM Desa dan Pemdes untuk secara periodik mengukur berat badan, tinggi balita dan anak-anak guna memastikan pertumbuhan yang berhubungan dengan asupan gizi dalam upaya pencegahan Stunting demikian juga dengan ibu hamil untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilannya,” ucap Gigi Wibowo. (AmosKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep), Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah BanggaiKep Eka Silawati Sipatu membuka secara resmi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis, (09/09/2021).

Kegiatan bertempat di Aula Gedung Inspektorat Kabupaten Banggai Kepualaun dan hadiri Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala Bidang Sosial Budaya (SosBud), Kepala Dinas Kominfo BanggaiKep serta undangan yang hadir.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di bacakan Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah Eka Silawati Sipatu mengatakan bahwa, “Saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Dinas pelaksana kegiatan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.”

Berdasarkan pelaporan dari Aplikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak dari 2021 masih menunjukkan angka yang tetap tinggi.

Oleh karena itu, berbagai program dan fasilitas di upayakan oleh Pemerintah di antaranya layanan Call Centre Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) serta pendampingan yang disediakan oleh Dinas terkait bagi program dan fasilitas umun sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2020 dan Dasar Hukum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yakni penyediaan layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan koordinasi terhadap lintas Provinsi maupun sampai pada tingkat Pusat.

“Kepedulian dan tekat serta kerjasama dan komunikasi yang intens baik itu bertahap secara horizontal maupun secara vertikal lintas sektor dan lintas profesi dengan wilayah kewenangan Daerah,” ucap Eka.

Eka juga menjelaskan tindakan pencegahan dalam bentuk penguatan awal, “Edukasi penyediaan ruang bagi kaum perempuan untuk terlibat berkarya meningkatkan peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan anak dan mencegah pernikahan anak usia dini adalah hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua,” tutur Eka. (DeckyKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep) H. Rais D. Adam Apresiasi Kegiatan Audiensi dan Koordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin, (06/09/2021).

Kegiatan di hadiri oleh Ketua Tim Supervisi korsupgah Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah dan undangan yang hadir.

Dalam kesempatan ini, Bupati memberikan sambutan apresiasi dan ucapan selamat datang, “Selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, saya sangat mengapresiasi atas audiensi dan koordinasi yang telah berjalan selama ini dan mendukung sepenuhnya program Monitoring Centre For Provention (MCP) yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan upaya menggerakkan sumber daya yang dimiliki.”

Kegiatan audiensi dan koordinasi ini mempunyai tujuan sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap strategi pencegahan korupsi sehingga di dapat opsi atau langkah yang kongkrit pada peningkatan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

“Saya berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan kerja sama pemerintah daerah bersama komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan pencegahan korupsi di Negara ini terlebih di Kabupaten Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Bupati juga berharap agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah dan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Jika ada hal yang belum di pahami agar di tanyakan sehingga capaian Program Monitoring Centre For Prevention (MCP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 bisa lebih baik lagi,” tutup Bupati. (DeckyKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal dirangkaikan dengan Gelar Buah Nusantara Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, (06/09/2021).

Dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota Palu Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Tengah serta Dinas Ketahanan Pangan se-Sulawesi Tengah, tidak terkecuali Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mewakili Banggai Kepulauan, telah hadir Ibu Bupati Banggai Kepulauan, Asisten Bupati BanggaiKep, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pejabat serta staf Dinas Ketahanan Pangan BanggaiKep di Lantai 1 Kantor Bupati Banggai Kepulauan.

Diawali dengan sambutan Kepala Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Ir. H Abdullah Kawulusan menyampaikan “Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun di berbagai beberapa kabupaten, hanya karena masih dalam situasi pandemi sehingga belum bisa di selenggarakan dengan baik.”

“Karena betapa pentingnya pasokan pangan lokal termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kita harus keja keras lagi agar kebutuhan lokal bisa terpenuhi dengan baik,” ucap Kepala Pangan Sulteng.

Lanjutnya, “Komitmen dan konsistensi yang kita bangun harus dijaga dengan baik, terutama dari aspek masalah penganggaran kita membutuhkan sinergitas di semua pihak.”

“Kami berharap kepada para Bupati dan walikota se-Sulawesi Tengah agar menjadi perhatian kita, dan saya perlu sampaikan bahwa beberapa Bupati sudah melakukan sinergitas mendukung bagaimana mengembangkan pertanian keluarga,” kata Abdullah.

“Contohnya kabupaten Sigi melalui dana desa sehingga konsep pemberdayaan menjadi sukses. Dengan gerakan yang kita lakukan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama secara sungguh-sungguh untuk membangun kebersamaan bahwa pangan lokal ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting  bagi konsumsi masyarakat kita ke depan karena disamping mudah didapatkan dan tentunya murah,” tutupnya.

Selanjutnya, sambutan Gubernur yang di wakili oleh Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir sekaligus membuka kegiatan, “Saya menilai kegiatan ini sangat strategis dalam rangka membangun komitmen menyamakan persepsi semua pihak pentingnya pangan bagi kehidupan serta melakukan upaya-upaya mewujudkan kemandirian ketahanan pangan sampai ke tingkat individu sebagai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.”

“Gerakan ini dapat mewujud apresiasi pemerintah daerah terhadap arti pentingnya konsumsi pangan lokal, sayur dan buah dan program diversifikasi pangan non beras tidak cukup hanya dilakukan dengan menghimbau atau sosialisasi tentang alternatif pangan,” tutur Wagub Ma’mun.

Program diversifikasi dijadikan kebiasaan dikalangan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk mengganti beras secara total, tetapi mengubah pola konsumsi pangan sehingga masyarakat akan mengkonsumsi banyak jenis pangan yang sudah tentu lebih baik gizinya dan juga seimbang.

“Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal dirangkaikan dengan Gelar Buah Nusantara Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah saya nyatakan dengan resmi dibuka.”

“Semoga Allah SWT Tuhan yang maha kuasa membimbing kerja keras kita dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah” tutup Ma’mun Amir. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakili Bupati Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah (Sekda) buka Rapat Kerja (Raker) Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi  Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep), Kamis, (2/9/2021).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda mengatakan, “Kita tahu bersama bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih marak terjadi, oleh karena itu kegiatan hari ini sangat strategis untuk kita sama-sama mendapatkan informasi  dan sekaligus mengetahui bahwa bahaya narkotika.”

Lanjutnya, “Apa yang perlu dilakukan Pemerintah Kota, Pemerintah daerah sampai dengan tingkat Kecamatan, dalam rangka mencegah peredaran narkotika,” ucap Rusli.

“Kita semua mempunyai kewajiban untuk mencegah peredaran narkotika, khususnya lingkungan instansi pemerintah, harus ada upaya-upaya untuk mencegah peredaran di lingkungan pemerintah,” kata Sekda.

Disamping itu, Rusli berharap pertemuan hari ini menjadi momentum yang sangat penting, “Kita mencoba melakukan langkah-langkah konkret di instansi masing-masing, kita perang bersama-sama melawan peredaran narkotika sehingga bangsa kita dan masyarakat kita bebas dari narkotika,” tutur Rusli.

Kegiatan dilakukan di Hotel Faawaz salah satu Hotel di BanggaiKep, dengan di hadiri oleh Kepala BNN, Kepala Bappeda serta peserta rapat lainnya. (RoyKominfo)

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) gelar peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-49 Tahun 2021 ditengah pandemi Covid-19 namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, Selasa, (31/8/2021).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan beberapa kegiatan diantaranya, Anjangsana di pondok pesantren Hidayatullah Desa Alakasing sebagai bentuk perhatian pada lembaga pendidikan di daerah ini, Pengukuhan Bunda Paud Kabupaten Ny. Hj. Sartini Rais Adam untuk memperkuat akselerasi pengembangan PAUD se-Kab. BanggaiKep dan Pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan sebagai dasar pergerakkan PKK diwilayahnya.

Dengan tema “Keluarga Pelopor Perubahan Indonesia Maju”, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat baru yang menggelora khususnya bagi anggota PKK dalam menghadapi masa sulit saat ini.

Ny. Sartini R. Adam selaku Ketua TP-PKK Kab. BanggaiKep dalam sambutannya mengatakan, “TP-PKK adalah mitra pemerintah dalam pembangunan, organisasi ini telah mengaktualisasikan peranannya secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Menurutnya, Ketua TP -PKK Kecamatan harus selaras dengan Dewan pembina (Camat) sebagai motor penggerak diwilayahnya.

Disamping itu, Ny. Sartini Rais Adam yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten mengatakan, “PAUD yang pertama ialah keluarga, tanamkan pola asuh anak.”

Pada kesempatan ini pula, Bupati BanggaiKep H. Rais D. Adam dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banggai Kepulauan hendaknya memperkokoh persatuan perangi Covid-19 melalui keluarga yang disiplin menaati protokol kesehatan.

“Kepada seluruh anggota PKK agar bersinergi di semua jenjang kepengurusan,” tambah Bupati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Rujab Bupati BanggaiKep dan dihadiri Sekda, Kepala OPD terkait, Dewan pembina dan para Ketua TP-PKK Kecamatan. (ElsiKominfo)