Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Perpustakaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menjadi Perpustakaan Daerah terbaik dalam pembimbingan penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2022.

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada kegiatan Rakornis Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2023 yang diselenggarakan di Conference Estrella Hotel Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatam Luwuk Selatan. Selasa, (14/3/2023).

Rakornis dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura mewakili Gubernur Sulteng, Beliau membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulteng H. Rusdy Mastura yang menekankan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar fokus pada komitmen penyelarasan program Nasional dari PERPUSNAS RI dan ANRI yaitu Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Selain itu, mereka menyampaikan hasil penilaian beberapa kategori kegiatan pada tahun 2022 yang sangat diapresiasi oleh Gubernur, disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain, Perpustakaan daerah terbaik dalam pembimbingan penyelenggaraan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu Perpusda Banggai Kepulauan.

Perpustakaan Desa penerima manfaat program TPBIS terbaik dalam Sistem Informasi Management (SIM) yaitu Perpusdes Madani Alakasing Kecamatan Peling Tengah, Perpusdes Boyom Boyomoute Kec. Liang, Perpusdes Telinting Sambiut Kec. Totikum, Perpusdes Dina Ponding-Ponding Kec. Tinangkung Utara dan Perpusdes Pomenggon Noa Belubung Kec. Bulagi Utara.

Kemudian, Perpustakaan Replikasi Mandiri antara lain, Perpusdes Windu Luksagu Kec. Tinangkung Utara dan Perpusdes Sinar Kasih Mandok Kec. Bulagi utara

Hal yang luar biasa untuk Kabupaten Banggai Kepulauan agar berkelanjutan program tersebut sebagai penyedia informasi dan edukasi masyarakat.

Selanjutnya, Bidang Kearsipan perihal Audit eksternal Kearsipan Pemda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan menempati urutan ke II se-Provinsi Sulteng.

Satu hal yang tidak kalah penting yakni keharusan semua jenis perpustakaan wajib pengusulan Akreditasi, pada tahun 2023 ada 5 lembaga yang mengajukan akreditasi antara lain, Perpusda Sigi nilai akreditasi B, Perpusda Banggai Kepulauan nilai akreditasi B, Perpusda Banggai Laut nilai akreditasi C, Perpus UPT Untad nilai akreditas B dan Perpus sekolah SMPN I Sigi akreditas B.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M pada pertemuannya bersama Kepala Dispusip Kab. Bangkep Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD.,MAP yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Dra. Abderiana Lotto, MM, Senin,(27/3/2023) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan kedua bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Banggai, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M buka Kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) di Ruang Maleo, Hotel Estrella Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu, (19/3/2023).

Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan, Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepualauan, Kepala Bagian Hukum Kab. Banggai Kepulauan serta peserta workshop.

Dalam laporan Panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan perlu mendapatkan dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya yang memadai.

Selain itu, dalam upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia, dapat dilakukan melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit. Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 pada pasal 1 disebutkan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Tujuan BLUD adalah memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Peserta kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Badan layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 107 Orang yang terdiri dari, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 11 Orang, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 13 Orang, Rumah Sakit Trikora 5 Orang, Rumah Sakit Pratama Bila Banggai 4 Orang, Puskesmas 84 Orang. Dengan sumber Dana Pelaksanaan Workshop dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berasal dari DPA Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan dr. Abdi Gunawan, MPH dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan dokumen BLUD ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan yang dimulai pada saat ini.

“Kegiatan ini akan menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai daerah pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan dan semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” ucapnya.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir dalam sambutannya menyambut baik dan mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan ini sebagai langkah awal bersama instansi terkait untuk menyatukan pemahaman dalam mengimplementasi Badan Layanan Umum Daerah terhadap puskesmas dan rumah sakit di Kab. Banggai Kepulauan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, saya juga meminta dalam pengimplementasian BLUD di Kabupaten Banggai Kepulauan senantiasa memperhatikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta melakukan penilaian IKM secara jujur agar diketahui seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Banggai Kepulauan,” kata Bupati. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Pembinaan Guru Agama Islam (PAI) dan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2023 Tingkat SD, SLTP dan SLTA Se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang di selenggarakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dengan Tema “Mewujudkan Guru Profesional, Moderat, dan Berkarakter Demi Pendidikan Bermutu di Banggai Kepulauan”, Selasa, (14/3/2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium kantor Bappeda dan Litbang dan turut dihadiri Asisten Umum Ekasilawati Sipatu, S.Pd.,M.Kes mewakili Bupati, Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bangkep Drs. Sardi Kanjai M.Pd, Kabid PAUD Dikbud Bangkep Hasbi S.Pd serta Guru-guru Agama Islam SD, SLTP dan SLTA Se- Kab. Bangkep.

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bangkep Drs. Sardi Kanjai, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan apresiasi kepada asosiasi yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan konsep-konsep yang menjadi teladan. Seorang guru membiasakan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya pasti akan berhasil, tetapi kalau seorang guru agama hanya mengajar seperti biasa, ini perlu ada pembinaan yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

“Saya berharap seorang guru agama bukan hanya pengajar tetapi sebagai pendidik anak Bangsa yang baik, terutama sholat, mengaji, guru agama harus dapat membimbing kepada anak-anak sekolah, saya akan survei kepada anak-anak SD kelas 3 yang belum bisa mengaji, ini merupakan tanggungjawab kepada guru untuk mengajarkan,” jelas Kepala Kemenag.

Mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Asisten Umum Ekasilawati Sipatu, S.Pd.,M.Kes menyampaikan permohonan maafnya bahwa Bupati tidak sempat hadir bersama kita karena beliau ada tugas luar sehingga saya akan membacakan sambutan beliau.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya dan sinergitas panitia pelaksana sehingga kegiatan pembinaan pagi ini dapat terlaksana dengan baik dan Insya Allah dapat membawa kebermanfaatan,” ucap Ekasilawati dalam sambutan tertulis Bupati.

Ilmu dan Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok sekaligus indeks dasar tingkat kesejateraan suatu masyarakat ilmu dan pendidikan yang akan mengantar anak-anak generasi penerus dalam mengisi kehidupan masa depan mereka. Oleh karena itu, mutu ilmu pendidikan termasuk dalamnya figur seorang guru perlu menjadi perhatian kita bersama.

Selain itu kegiatan pembinaan guru pendidikan agama Islam pada kesempatan ini memgundang para guru agama Islam dari tingkat dasar hingga sekolah menengah atas.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kita rasakan bersama membawa dampak positif dan negatif dalam pemanfaatannya maka akan melahirkan prestasi, hal ini berlaku dalam dunia pendidikan Agama, Guru agama harus mempunyai kemampuan bukan hanya pengetahuan tentang agamanya tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini.

Selanjutnya selain hal tersebut, Guru pendidikan agama Islam juga harus memiliki Kopontensi Kepemimpinan, yaitu kemampuan sebagai pemimpin informal. Hal ini berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam yang tidak hanya di kelas tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh pada seluruh warga sekolah dalam pembangunan budaya agama di sekolah.

“Semoga upaya yang kita laksanakan saat ini tujuan membentuk profil anak, pola pikir intelektual dan emosional siswa yang harus di didik sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga lahir pola pikir yang tangguh dalam pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungannya,” harapnya. (Sumber DUMP/IKP-KOMINFO)

Jakarta Selatan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, Selasa, (14/3/2023).

Penyelenggara kegiatan yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan serta turut dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial, Kepala Bappenas RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, peserta sebanyak 22 orang dari Provinsi (Gubernur) dan Bupati/Walikota/Sekda berjumlah 334 orang.

Dalam laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D,AAK menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) oleh BPJS Kesehatan hampir memasuki usia 1 (satu) dekade.

“Kami bersyukur karena program JKN yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial di bidang kesehatan,” ucapnya.

Penyelenggaraan Program JKN juga mendukung target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu target 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan.

“Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kab/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatan melalui skema Program JKN,” terangnya.

Lanjutnya, “Kami berharap Pemerintah Daerah yang telah mencapai Predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan yang melayani peserta JKN sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.”

Selain itu, sambutan Kemenko PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menyampaikan UHC diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan seluruh penduduk Indonesia sesuai amanat RPJMN, ditargetkan harus terlindungi oleh jaminan kesehatan pada tahun 2024.

Menurutnya, Jaminan sosial kesehatan kedepannya tidak hanya fokus pada upaya rehabilitatif, tetapi juga mengupayakan upaya preventif.

“Program JKN telah menyelamatkan 7 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2018, 8,1 juta pada 2019, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun ini. Bantuan JKN dalam upaya menghadapi stunting dalam 5 tahun terakhir, mencapai angka 3,6 triliun, dan akan dilakukan gerakan penyisiran diseluruh daerah di Indonesia, sebagai upaya memastikan perlindungan Kesehatan telah menyeluruh secara nasional tanpa terkecuali,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendukung penuh Program JKN yang juga merupakan Program Prioritas Negara.

“Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif untuk mendaftarkan masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin, Pemerintah daerah harus fokus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama SDM, untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

Selain itu, menurutnya, BPJS diharapkan juga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Indonesia dan diharapkan setiap lini masyarakat Indonesia merasakan manfaat jaminan kesehatan nasional yang merupakan hak yang dilindungi oleh UUD sebagai warna negara Indonesia. (IKP-KOMINFO)

Buko, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) melaksanakan pasar murah yang dilaksanakan di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Buko dan Buko Selatan mulai 9-11 Maret 2023.

Kegiatan Pasar murah di buka secara langsung oleh Kadis Perindagkopukm Dra. Jeane B. Rorimpandey bersama anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan turut dihadiri Aparat Kecamatan, Bhabinkamtibmas, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di BPU Kec. Buko, Kamis, (9/3/2023).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sekaligus untuk penanganan inflasi yang terjadi ditengah masyarakat Banggai Kepulauan.

Kadis Perindagkopukm berharap pasar murah yang dilakukan ini tepat sasaran, transparan dan dapat membantu masyarakat yang terdampak inflasi.

Selain itu, kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di semua Kecamatan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh Disperindagkopukm Kab. Bangkep.

Kegiatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan di setiap kecamatan, selalu mendapatkan respon positif, yang terlihat dengan animo masyarakat yang begitu tinggi di setiap tempat pelaksanaan Pasar Murah.

Kegiatan pasar murah tersebut berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan transparan. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M buka secara resmi Rapat Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022/2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Kamis, (9/3/2023).

Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua dan Tim Panelis Prov. Sulteng, Kepala OPD terkait, Camat dan Kepala Desa lokus stunting dan undangan lainnya.

Tujuan dari penilaian aksi konvergensi penurunan stunting ini yaitu mengukur tingkat kinerja Pemerintah Kab/Kota, akuntabitas kinerja dan evaluasi kinerja pemerintah.

Dalam sambutan Bupati mengatakan bahwa fokus penanganan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan yakni capaian upaya penurunan prevalensi stunting terus diupayakan dengan maksimal.

“Fokusnya membangun kedekatan ayah dan anak yang baik, karena menurut beberapa penelitian yang saya dapatkan terkait dengan hal itu,” ucap Bupati.

Peran ayah sebagai kepala keluarga sangat penting dalam kesejahteraan keluarga, hubungan anak dengan ayah yang baik akan berdampak baik pada perkembangan anak dimasa yang akan datang.

“Hubungan secara fisik anak dan ayah ternyata membuat tingkat kemandirian anak 68% jauh lebih tinggi,” ujar Bupati.

Selain itu, menurut Bupati, di daerah Banggai Kepulauan ini memiliki berbagai potensi kekayaan alam salah satunya potensi sumber daya kelautan yang tentu sangat baik sebagai asupan nutrisi bagi ibu hamil, menyusui dan anak pada usia pertumbuhan.

Sesuai ikon Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Kota IKAN (Kota yang Indah, Kreatif, Aman dan Nyaman). (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M buka secara resmi Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dengan tema “Mewujudkan Sinergitas Kebijakan dan Program Pembangunan Kebudayaan Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Kegiatan bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan dan dihadiri dari perwakilan Dirjen Kebudayaan, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sulteng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangkep, Camat Tinangkung, Narasumber, peserta Rakor Bidang Kebudayaan Se-Sulteng dan undangan lainnya. Kamis, (09/03/2023).

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakan Bupati Banggai Kepulaun mengatakan, untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan di Indonesia saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek telah merilis indeks pembangunan kebudayaan tahun 2018, dimana indeks pembangunan kebudayaannya Sulawesi Tengah berada di peringkat 28 dari 36 provinsi.

“Kita perlu menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk mengukur seberapa tinggi dan besarnya perhatian masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan dengan mengukur seberapa tebal dan banyaknya jadwal atau agenda acara seni budaya, yang diterbitkan dan tersebar di masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, hal lain juga harus menjadi perhatian untuk kemajuan kebudayaan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa.

Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita oleh karena itu pemajuan kebudayaan perlu menekankan pada, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan agar Budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh.

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Globalisasi yang beriringan dengan modernisasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai proses yang tak terelakkan. Globalisasi yang didorong oleh Teknologi Informasi Komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan.

Sementara itu, kata Bupati dalam sambutan Gubernur, untuk pengembangan kebudayaan akan dilakukan penyebarluasan, pengkajian dan peningkatan keberagaman obyek kebudayaan. Selain itu untuk pemajuan kebudayaan Pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan obyek kebudayaan untuk Membangun Karakter, Meningkatkan Ketahanan, Meningkatkan Kesejahteraan, Meningkatkan Kedudukan Manusia dalam hubungan Internasional.

Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan sebuah langkah strategi dalam rangka mensinergikan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah.

“Oleh karenanya saya mengharapkan kegiatan Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi percepatan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah,” harapnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Ir. H. M. Faisal Mang, MM, Rabu, (08/03/2023).

Rakor Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng bertema “Transformasi Kelembagaan Kelitbangan”, turut dihadiri Tim pakar BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng, Sekda Bangkep, Wakil dan Anggota DPRD Bangkep, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Lingkup Kab. Bangkep, Kepala BRIDA dan Kepala Perangkat Daerah Kelitbangan Kab./Kota se Provinsi Sulteng serta peserta Rakorda.

Dalam sambutan Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir, SH.,LL.M menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Gubernur yang telah memilih Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng Tahun 2023.

“Saya bangga Kabupaten Banggai Kepulauan dipilih menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rakor riset dan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mengucapkan selamat datang kepada BRIN atas kunjungannya ke Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Bupati juga menyampaikan, “Kami telah menggagas dan mengoperasionalkan tagline Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Kota “IKAN” yakni Kota yang Indah, Kreatif, Aman dan Nyaman, gagasan ini lahir dari komitmen inovatif yang kami lakukan dalam rangka membangun Banggai Kepulauan berbasis Sumber Daya dan potensi lokal,” ucapnya.

Harapan besar kami semoga kegiatan Rakorda ini dapat berjalan sesuai harapan kita semua sehingga dapat melahirkan rekomendasi kebijakan strategi yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulteng Faridah Lamarauna, SE.,M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun 2023 ini kami Provinsi Sulawesi Tengah melakukan 3 program yaitu kajian pembuatan pakan ternak ruminansia, program pengembangan kelapa genjah raja di Kabupaten Sigi dan perkawinan silang sapi Donggala.

“Dengan 3 program ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan alhamdulillah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat menambah anggaran cukup signifikan,” ucapnya.

“Semoga melalui rakor ini, kemudian bagaimana kita semua bisa bertransformasi dari litbang ke Brida, yang sudah bergabung untuk tahun ini Kabupaten Banggai sudah berdiri sendiri, Toli-toli, dan insyaallah Kabupaten yang lain bisa mengikuti,” ungkapnya.

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Ir. H. M. Faisal Mang, MM menyampaikan bahwa Gubernur berharap tahun 2023 ini semua Kab/Kota insyaallah bisa dapat membentuk BRIDA di masing-masing daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah itu.

“Hal ini dimaksdkan demi kelancaran pelaksanaan koordinasi program dan kebijakan BRIN untuk melakukan kerjasama serta kolaborasi dengan BRIDA guna mendorong percepatan pembangunan Nasional khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tujuan dibentuknya BRIDA itu,” tutur Faisal Mang.

“Semoga rapat koordinasi riset dan inovasi daerah tahun 2023 ini, dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rumusan-rumusan yang tentu akan bermanfaat bagi daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” tutupnya. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulaun Ihsan Basir, SH.,LLM menyambut baik dan berikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Rabu, (08/03/2023).

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakan Pj. Bupati Banggai Kepulauan mengatakan bahwa “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) di Kabupaten Banggai Kepulauan ini.”

Penyalahgunaan Narkoba adalah kejahatan yang luar biasa dengan dampak yang timbul jauh lebih merusak dan mematikan, seperti halnya Penyebaran Paham Radikal, Terorisme, Perdagangan Manusia dan aksi kejahatan lainnya.

“Melihat kondisi saat ini ancaman terhadap Narkoba di Negara kita sudah pada stadium darurat, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba telah menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara kita.” ucapnya.

“Saya memandang harus digalakkan upaya-upaya menanggulangi Narkoba secara utuh melalui pencegahan supaya tidak terkontaminasi, pemulihan atau rehabilitasi bagi yang sudah terlanjur memakai dan penindakan ke pengedar dan pembuatnya dengan supremasi Hukum,” tambah Bupati.

Menurutnya, Generasi mudah adalah tumpuan dan harapan yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan Nasional sehingga mereka perlu dilibatkan secara totalitas sebagai penggiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Harapannya agar peserta dari berbagai semua kalangan dan profesi yang hadir disini akan terketuk hatinya untuk bersama-sama melindungi dan mensterilkan lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah ibadah, pasar, bandara, pelabuhan, tempat-tempat hiburan, dan ruang-ruang publik dari Narkoba.

“Mari sama-sama kita wujudkan Sulawesi Tengah dan juga Kabupaten Banggai Kepulauan bersih dan bebas dari Narkoba,” tuturnya.

Kegiatan bertempat di Hotel Sidapore Salakan dan di hadiri Kaban Kesbangpol Prov. Sulteng, Kepala BNN Kab. Banggai Kepulauan, Kaban Kesbangpol Kab. Bangkep, Moderator serta undangan lainnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 melibatkan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK sebagai narasumber.

Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan Tema ”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah” dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M, Rabu, (08/03/2023).

Kegiatan bertempat di Gedung Auditorium Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan dan di hadiri Staff Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kemenko Perkonomian RI, perwakilan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Unsur Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta undangan lainnya.

Mengawali sambutan, Bupati Bangkep Ihsan Basir mengatakan Atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, yang telah hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama bapak/ibu narasumber yang telah meluangkan waktu ditengah begitu banyaknya tanggung jawab.

Musrenbang ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 pasal 94 sampai dengan pasal 99 dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan serta dapat pula dipertanggungjawabkan (Akuntabel).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada beberapa Indikator Makro Kabupaten dan realita yang dihadapi saat ini antara lain yaitu Potret Ekonomi, Potret Kemiskinan, Potret Pembangunan Manusia, Potret Angkatan Kerja, Potret Pendidikan, Potret Kesehatan, Potret Infrastruktur,” ucap Bupati.

Menurutnya, Musrenbang ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Dan Plafon APBD sementara (PPAS), yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

“Untuk Itu, diharapkan kepada seluruh peserta musrenbang untuk dapat mengikuti acara ini dengan sebaik baiknya, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya. (Decky-KOMINFO)