FGD TIM EKSPEDISI PATRIOT ITB DAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI BAHAS STRATEGI KAWASAN TRANSMIGRASI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan. banggaikep.go.id  – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Salakan, atas kerja sama Kementerian Transmigrasi  dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini menghadirkan jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Staf Ahli Dan Asisten Sekertariat Daerah Sekertaris Daerah  Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Perangkat Daerah camat, kepala desa, tokoh Masyarakat, Pemerhati, serta Kepala UPT Kinandal.

Poto Prokopim:  FGD Tim Ekspedisi Patriot ITB dan Kementerian Transmigrasi memaparkan, strategi pengembangan Kawasan Transmigrasi Banggai Kepulauan,

FGD (Forum Group Discussion)  ini menampilkan pemaparan hasil penelitian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Salakan,  yang telah bekerja selama empat bulan di Kabupaten Banggai Kepulauan sejak Agustus 2025. Tim yang terdiri dari dua kelompok dipimpin Dr. Rer. Nat. Rizky, ST., MT., dan Jenny Rizkiana, ST., MT., memfokuskan penelitian pada inovasi dan desain unggulan kawasan transmigrasi.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, memberikan apresiasi tinggi kepada ITB atas inisiatif Ekspedisi Patriot. “Kami menyambut baik kolaborasi ini karena bukan sekadar penelitian akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Poto Prokopim:  Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady. ST.,MT,.AIFO  saat memberikan Sambutan Pada Kegiatan FGD tim Ekspedisi Patriot. pengembangan Kawasan Transmigrasi Banggai Kepulauan,

Menurut Bupati, program ini menghasilkan dua capaian utama, yaitu rekomendasi inovasi kawasan transmigrasi serta rekomendasi desain unggulan spesifik kawasan transmigrasi. “Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah kita,” tambahnya.

Bupati juga menekankan besarnya potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, Pemerintah Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 triliun di tahun 2025, Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi Daerah, Pemerintah juga sedang menyiapkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung ekosistem industri yang berkelanjutan. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady juga menyampaikan, bahwa Sulawesi Tengah menempati posisi kedua terbanyak di Indonesia dengan 29 kawasan transmigrasi, termasuk Kawasan Salakan di Desa Kindandal. Jelasanya

Poto Prokopim: Suasana FGD di Ruang Rapat Kantor, Bupati Banggai Kepulauan

Diakhir sambutan, Bupati berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah dan tim ekspedisi dapat terus berlanjut. Ia juga mendoakan agar para peneliti Tim Ekspedisi Patriot selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, serta hasil penelitian mereka dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banggai Kepulauan. (Roy-Komdigi -BKP)

/0 Comments/by

Muskerkab PMI 2025: Bupati Bangkep Minta Layanan Kemanusiaan Lebih Efektif dan Menjangkau Pelosok

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat layanan kemanusiaan di daerah Kepulauan, saat Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO, membuka secara resmi Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) PMI Banggai Kepulauan Tahun 2025, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus PMI, kepala perangkat daerah, organisasi profesi, serta relawan dari seluruh kecamatan.

Dalam sambutannya, Rusli menilai peran PMI kian strategis dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang kompleks, terutama di wilayah kepulauan yang terpencar dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas relawan, dan konsolidasi lintas lembaga.

“PMI telah menunjukkan kiprah nyata, terutama dalam respons cepat bencana, pelayanan darah, dan pembinaan relawan. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh pengurus dan relawan,” ujar Rusli.

Muskerkab 2025 disebut sebagai momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat tata kelola, serta menyusun langkah kerja yang lebih terukur. Bupati mendorong agar PMI memperluas jejaring dengan sekolah, organisasi pemuda, lembaga profesi, hingga dunia usaha demi meningkatkan jangkauan layanan kemanusiaan.

“Kami berharap Muskerkab ini menghasilkan langkah konkret memperkuat layanan PMI hingga ke desa-desa. Profesionalisme dan efektivitas menjadi keharusan dalam mandat kemanusiaan,” tegasnya.

Rusli juga memastikan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi melalui regulasi, fasilitasi, serta integrasi program lintas sektor. Menurutnya, kerja kemanusiaan adalah kolaborasi panjang yang tidak bisa berdiri pada satu lembaga saja.

Ketua PMI Banggai Kepulauan, dr. Abdi Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kekompakan relawan dan unsur pemerintah yang selama ini terlibat dalam berbagai penanganan kedaruratan di daerah.

“Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat, orang-orang yang selalu siap membantu,” katanya.

Abdi menyoroti budaya koordinasi cepat lintas lembaga TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga tenaga kesehatan yang telah mengakar sejak masa pandemi Covid-19. Setiap ada kejadian darurat, seluruh unsur langsung bergerak tanpa menunggu instruksi formal.

Kondisi serupa terlihat saat penanganan krisis air bersih dan kebakaran. Mobil tangki PMI, bantuan dari PMI Provinsi, bahkan menjadi salah satu armada pendukung utama Damkar dalam sejumlah kejadian.

Di bidang pelayanan darah, Abdi menyebut PMI Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Masyarakat kini tidak lagi harus menyeberang ke Luwuk untuk memperoleh darah, sehingga banyak kasus kedaruratan dapat ditangani lebih cepat.

Beberapa pejabat daerah disebut menjadi pelopor donor darah rutin, termasuk Kepala Bappeda, pejabat keuangan daerah, hingga Ibu Bupati. “Mereka menunjukkan bahwa donor darah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyehatkan diri sendiri,” ujarnya.

Abdi berharap budaya donor darah dapat tumbuh kuat seperti di Solo dan Yogyakarta, di mana masyarakat menjadikannya kebiasaan bulanan.

Ketua PMI juga menyoroti pentingnya memperkuat Palang Merah Remaja (PMR) di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selama ini PMR menjadi motor penggalangan donasi ketika terjadi bencana di luar daerah.

“Anak-anak kita berdiri di jalan, berpanas-panas, bergerak otomatis saat ada musibah. Ini melatih jiwa kemanusiaan sejak dini,” kata Abdi.

Ia menyebut PMR sebagai ruang pembelajaran organisasi yang kelak dapat melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kepekaan kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Abdi menegaskan bahwa PMI tidak hanya bergantung pada semangat kerelawanan, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknis. Tahun 2025, PMI Banggai Kepulauan akan memprioritaskan peningkatan kapasitas relawan, pemantapan organisasi, dan perbaikan sistem dokumentasi respons kebencanaan.

“Relawan bukan sekadar orang yang hadir saat dipanggil. Mereka harus terlatih, terkoordinasi, dan memahami standar kepalangmerahan,” tegasnya.

Muskerkab PMI 2025 diharapkan menjadi tonggak penyusunan agenda kemanusiaan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat kepulauan dari penanggulangan bencana, pelayanan darah, hingga pembinaan relawan muda. (Roy-KOMDIGI)

/0 Comments/by

DRPPA 2025: Desa Bergerak Bersama Lindungi Perempuan dan Anak di Banggai Kepulauan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

/0 Comments/by