Palu, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Pada ajang Penganugerahan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025, Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil meraih Peringkat 2 dengan kategori “Cukup Informatif”, Senin (15/12/2025).

Acara Penganugerahan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025 ini di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah kerja sama Dinas Komunikasi informasi informatika persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Ratnasari N. Turungku sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya dalam penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, serta tepat waktu bagi masyarakat.

Penganugerahan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menilai kinerja badan publik, sekaligus mendorong peningkatan keterbukaan informasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengelolaan informasi publik, sehingga ke depan dapat meraih predikat yang lebih tinggi dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Turut hadir Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Kadis Kominfosantik Prov, Ketua Komisi Informasi Prov. Drs. Indra A. Yispindar, S.AP, Forkopimda, Pimpinan anggota DPRD prov Sulteng, Kadis Kominfo se Sulteng, Rekan-rekan dari komisi penyiaran Sulawesi tengah. (IKP-KOMINFO)

Bulagi Selatan, BanggaiKep.go.id – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Banggai Kepulauan resmi mengukuhkan Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) dan Pengurus Kwartir Ranting (Kwarran) Bulagi Selatan untuk masa bakti 2025–2028. Prosesi pelantikan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Bulagi Selatan, berjalan khidmat dengan kehadiran unsur Mabicab, pengurus Kwarcab, para pembina, serta puluhan anggota Pramuka dari berbagai gugus depan, Jumat (12/12/2025).

Mewakili Ketua Kwarcab, Wakil Ketua Bidang  Pembinaan Anggota Dewasa/BINAWASA Mohamad Wahyudi, ST., MP., menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bentuk peneguhan komitmen untuk memperkuat pembinaan kepramukaan di tingkat ranting.

“Pelantikan ini adalah tanda kepercayaan dan tanggung jawab besar untuk menggerakkan organisasi Pramuka di Kecamatan Bulagi Selatan, yang menjadi ujung tombak pembinaan generasi muda,” ujarnya.

Ia menyebut tantangan pendidikan karakter kian beragam di tengah derasnya arus teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, Pramuka dinilai memiliki peran strategis dalam membangun watak, kepemimpinan, kecakapan hidup, serta kepedulian sosial generasi muda.

Dalam arahannya, Kwarcab menekankan pentingnya peran Mabiran sebagai penopang moral dan fasilitas, sementara Kwarran menjadi penggerak langsung kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan.

“Saya berharap pengurus yang baru dilantik mampu bekerja dengan semangat kebersamaan, kreativitas, dan inovasi. Hidupkan kembali aktivitas Pramuka di sekolah-sekolah, desa, dan seluruh wilayah Bulagi Selatan.”

Kwarcab juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, sekolah, pembina, hingga tokoh masyarakat. “Pramuka hanya bisa berjalan baik jika kita bersinergi,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Kwarcab memberikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dikukuhkan. “Semoga kehadiran saudara-saudara membawa energi baru dan harapan baru bagi perkembangan Gerakan Pramuka di Bulagi Selatan,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Kwarran Bulagi Selatan, Roberth, S.Pd.Gr, menyebut pengukuhan ini sebagai tonggak sejarah setelah lebih dari satu dekade upaya pembentukan Kwarran tak kunjung terealisasi.

“Sejak 2013 saya sudah mengajukan kepada MKKS agar Kwarran Bulagi Selatan dapat dibentuk, namun baru tahun ini terlaksana. Hari ini adalah sejarah bagi gerakan pramuka di Bulagi Selatan,” tuturnya.

Robert menegaskan bahwa meski selama bertahun-tahun tidak memiliki struktur Kwarran, aktivitas kepramukaan tetap hidup. Dua pramuka penggalang asal Bulagi Selatan pernah lolos ke Jambore Nasional, sejumlah pembina mengikuti KMD dan KML di Ampana dan Luwuk, serta beberapa kegiatan pelatihan penggalang telah digelar di Salakan.

“Kini dengan terbentuknya Kwarran, kerja-kerja pembinaan bisa lebih terarah,” kata Robert. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kwarcab Banggai Kepulauan serta pihak SMA Negeri 1 Bulagi Selatan atas dukungan fasilitas. “Semoga momentum ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi awal kemajuan Pramuka di Bulagi Selatan,” tandasnya.

Ketua Mabiran Bulagi Selatan, Destaman Mandala, S.Sos, mengajak seluruh jajaran Mabiran dan Kwarran untuk menjadikan pelantikan ini sebagai batu pijakan penguatan gerakan kepramukaan di wilayah tersebut.

“Kita patut bersyukur karena berkat penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, prosesi pelantikan ini dapat terlaksana. Semoga kegiatan hari ini menjadi tolak ukur majunya Gerakan Pramuka di Bulagi Selatan,” ucapnya.

Dengan pengukuhan ini, Bulagi Selatan resmi memiliki struktur organisasi kepramukaan yang lengkap, membuka jalan bagi penguatan pembinaan generasi muda hingga ke gugus depan di seluruh wilayah kecamatan. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Dalam sebuah kesempatan dialog terkait peningkatan budaya literasi dan kualitas pendidikan di Banggai Kepulauan, Bunda Literasi Kabupaten menyampaikan sejumlah keprihatinan sekaligus ajakan kepada seluruh pihak agar lebih serius memperhatikan masa depan anak-anak, khususnya menghadapi generasi emas Indonesia 2045, Kamis (11/12/2025).

Dalam penyampaiannya Bunda Literasi Halima Umar Hamid menegaskan bahwa budaya membaca harus dimulai dari diri sendiri dan dibiasakan setiap hari.

“Membaca berarti kita harus belajar. Saya sendiri setiap hari membaca Al-Qur’an beserta artinya setelah salat. Ini menunjukkan bahwa membaca adalah kebutuhan, bukan sekadar aktivitas,” ungkapnya.

Namun, perhatian utama Bunda Literasi tertuju pada angka putus sekolah yang masih tinggi. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 200 anak yang hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD, lebih dari 200 anak yang berhenti sekolah, serta sekitar 80 anak yang mengalami putus sekolah. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi alarm bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Bagaimana kita mengajak anak-anak membaca kalau mereka bahkan enggan melanjutkan sekolah? Ada anak-anak yang baru diajak bekerja atau ‘molokon’, setelah itu tidak mau sekolah lagi. Ini tugas besar kita semua, bukan hanya dinas pendidikan, tetapi guru, pemerintah desa, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kewajiban belajar 13 tahun yang belum sepenuhnya terimplementasi karena sebagian besar anak hanya menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

“Jika kita ingin menyambut generasi emas 2045, maka wajib belajar 13 tahun harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke sejumlah PAUD dan TK, Bunda Literasi turut menemukan berbagai persoalan, mulai dari minimnya fasilitas hingga kondisi area bermain yang membahayakan anak.

Ia menyebut salah satu fasilitas bermain di sebuah desa berpotensi menyebabkan cedera. “Anak usia dini belajar sambil bermain. Jika fasilitasnya tidak layak, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Selain itu, ia mengangkat persoalan seorang guru PAUD di Totikum Selatan yang telah mengabdi selama 18 tahun tetapi belum memperoleh kejelasan status meski TK tempatnya mengajar telah beralih menjadi negeri.

“Guru ini sudah menghasilkan banyak generasi, tetapi belum mendapatkan hak yang semestinya. Mohon perhatian dinas terkait agar hal-hal seperti ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Sebagai Bunda Literasi, ia menegaskan komitmennya untuk terus turun ke lapangan, melihat langsung kebutuhan sekolah, dan memastikan fasilitas literasi, termasuk ketersediaan buku, dapat tersalurkan dengan baik. Ia juga mendorong sinergi antara dinas pendidikan dan Bappeda agar anggaran program tidak tumpang tindih serta lebih tepat sasaran.

“Ini semua demi masa depan anak-anak kita. Jika mereka terbiasa membaca, belajar, dan mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini, maka kita dapat menyiapkan generasi Banggai Kepulauan yang cerdas dan siap bersaing pada 2045,” tandasnya.

Bunda Literasi mengakhiri sambutannya dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkomitmen memajukan literasi dan pendidikan di Banggai Kepulauan, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang turut menyediakan bahan bacaan untuk mendukung gerakan literasi keluarga dan masyarakat. (Decky-KOMDIGI)

Salakan,BanggaiKep.go.id — Pertemuan sinergi pemangku kepentingan (stakeholder meeting) bertajuk “Kolaborasi untuk Perpustakaan Berdaya” digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang terus digalakkan untuk memperkuat ekosistem literasi di daerah.

Kegiatan di hadiri Kadis Dikbud, Kabid Bappeda, Kabid DPMD, Pengelola Perpustakaan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD., M.A.P menjelaskan bahwa pertemuan ini menghadirkan para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengembangan literasi di Banggai Kepulauan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga desa, hingga perwakilan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.

Meski peserta yang hadir secara langsung hanya sebagian, panitia telah menyediakan akses daring bagi pengelola perpustakaan desa maupun sekolah yang berada di wilayah terpencil. “Kami berharap koneksi internet di desa-desa sudah berjalan maksimal sehingga peserta jarak jauh dapat mengikuti kegiatan ini tanpa kendala,” ujarnya.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk bincang literasi, metode yang sudah diterapkan selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, bincang literasi difokuskan pada penguatan peran perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial yang mampu mendorong peningkatan literasi dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan daerah dan provinsi, khususnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Selama ini, dukungan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan perpustakaan desa.

Melalui koordinasi bersama DPRD dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, berbagai bantuan buku telah disalurkan ke perpustakaan desa, terutama yang berada di wilayah tertinggal.

“Bantuan buku yang dikirim dua tahun lalu merupakan hasil kolaborasi antara Dispusaka dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama lintas sektor sangat berdampak pada penguatan literasi di desa,” ungkap Kadis.

Kegiatan stakeholder meeting ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam memajukan perpustakaan sebagai ruang belajar yang inklusif, produktif, dan berdaya bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan sinergi yang lebih solid, perpustakaan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan di tingkat lokal. (Decky-KOMDIGI)

Makassar, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO bersama Rektor Unhas Prof. DR. IR. Jamaluddin Jompa, M. SC melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dan Universitas Hasanuddin Makassar bertempat di Hotel Unhas And Convention, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemda Banggai Kepulauan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan.

MoU ini juga memperkuat kolaborasi dalam riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut, sebagai salah satu komoditas unggulan Banggai Kepulauan. Pemerintah daerah berharap kerja sama ini dapat mendorong inovasi, pengolahan produk turunan rumput laut, serta peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan penandatanganan MoU turut dihadiri oleh sejumlah tokoh akademisi dan pejabat daerah, di antaranya Prof. Dr. Nurjannah Nurdin, M.Si, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Hasanuddin, serta Kamrin Jama, S.IP., MA Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dihari dan tempat yang sama, Bupati Banggai Kepulauan juga melakukan audiensi bersama Plh. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang membahas urusan bidang pendidikan khususnya untuk mendukung program BERKAH CERDAS Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Melalui kerja sama ini, Pemda dan UNM berkomitmen mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses pembelajaran bagi masyarakat.

Melalui sinergi formal yang telah dituangkan dalam MoU dan audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan optimistis dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan sektor kelautan berbasis riset dan inovasi. (IKP-KOMINFO)

Palu. Banggaikep.go.id — Upaya modernisasi sistem pemidanaan di Sulawesi Tengah memasuki babak baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Sulteng dan jajaran kejaksaan negeri kabupaten/kota menandatangani naskah kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai tindak pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penandatanganan berlangsung di Ruang Polibu, Lantai III Kantor Gubernur Sulteng. Pada Rabu (10/12/2025),

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Nuzul Rahmat, Direktur B Jampidum Kejagung Zullikar Tanjung, serta perwakilan Jamkrindo Kanwil III, Bambang Suryo Atmojo. Dari daerah, sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady.

Poto Prokpim: Usai Penandatanganan penandatanganan kerja sama penerapan pidana kerja sosial sebagai implementasi awal KUHP baru ketentuan pidana pokok berupa Pidana Kerja Sosial

Penandatanganan MoU tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan infrastruktur hukum jelang penerapan penuh KUHP yang berlaku  pada 2 Januari 2026. Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah masuknya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Ayat (1).

Kepala Kejati Sulteng Nuzul Rahmat R menilai penyelarasan kebijakan antara kejaksaan dan pemerintah daerah sangat krusial. Menurutnya, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana kerja sosial bertujuan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menghadirkan keadilan yang lebih proporsional, serta mendorong perbaikan perilaku pelaku melalui kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, keberhasilan implementasi skema ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lokasi pelaksanaan, mekanisme pengawasan, hingga koordinasi antara aparat penegak hukum dan perangkat daerah.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut pidana kerja sosial sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan edukatif, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pidana kerja sosial memberi kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperkuat perangkat daerah, memastikan kesiapan administrasi, serta memfasilitasi komunikasi lintas pemerintah daerah.” ucap gubernur .

Poto Prokopim: Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut sebagai dasar pelaksanaan pidana kerja sosial di Banggai Kepulauan

Dari momentum agenda tersebut, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady langsung melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah, SH., MH.  Menjadi dasar pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah Banggai Kepulauan. Rusli menilai kebijakan ini membawa pendekatan baru dalam pembinaan pelaku tindak pidana, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan MoU ini, Banggai Kepulauan menjadi salah satu daerah di Sulteng yang bersiap lebih awal menghadapi penerapan KUHP baru, khususnya terkait penyediaan lokasi kerja sosial, pola pengawasan, dan koordinasi teknis dengan kejaksaan serta OPD terkait. (Kominfo-Prokopim BKP)

 

 

 

Mansamat, Banggai Kepulauan — Pemerintah Desa Mansamat A menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Kepulauan yang mulai mendorong pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Mansamat A.  Arwan Mongko, saat menerima kunjungan Dinas Kominfo Banggai Kepulauan di Kantor Desa Mansamat. A  pada rabu (10/12/2025).

Arwan menilai inisiatif pembentukan KIM merupakan kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi, terutama bagi desa yang saat ini dituntut untuk semakin terbuka dan adaptif terhadap perkembangan digital. Menurutnya, keberadaan KIM akan menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Poto: Kepala Desa Mansamat.A, Arwan Mongko bersama Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo M.Yamin Talib diskusi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

“Kami sangat mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Banggai Kepulauan. Dorongan Inisiatif ini tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Desa, tetapi juga menjadi wadah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat,” ujar Arwan.

Ia menambahkan, pemerintah desa siap memberikan dukungan penuh bagi pembentukan KIM, dan diharapkan mampu menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan desa, sekaligus menangkal informasi keliru yang kerap beredar melalui media sosial. KIM akan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Ini membantu memastikan informasi pembangunan tersampaikan dengan baik dan aspirasi masyarakat dapat ditampung lebih cepat.  ucapnya.

pihak Dinas Kominfo Banggai Kepulauan, Melalui Kepala Bidang IKP – M. Yamin Talib, menjelaskan bahwa pembentukan KIM menjadi bagian dari strategi memperkuat kapasitas komunikasi publik di desa. Langkah ini juga selaras dengan pengembangan program Smart Village atau Desa Cerdas yang tengah digencarkan pemerintah daerah. “Dengan adanya KIM, informasi tentang pembangunan, layanan publik, dan program Smart Village dapat tersalurkan lebih cepat dan akurat kepada warga,” terang Yamin.

ia menambahkan, penguatan KIM tidak hanya fokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada upaya membangun budaya literasi digital di masyarakat desa. Hal ini dianggap penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan inovatif. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tengah memperluas penerapan Smart Village untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efisien serta memperkuat transparansi informasi di tingkat desa.

Lebih lanjut, Yamin menuturkan bahwa Dinas Kominfo akan menyediakan pendampingan bagi desa-desa yang berkomitmen membentuk KIM. Pendampingan tersebut mencakup pelatihan literasi digital, peningkatan kemampuan komunikasi publik, hingga penyusunan konten positif yang mencerminkan potensi dan program desa. Smart Village bukan hanya soal infrastruktur digital, tetapi tentang kesiapan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi. Di sinilah peran KIM menjadi sangat penting, membuka peluang lebih besar bagi desa untuk mempromosikan potensi lokal, mulai dari wisata, produk UMKM, hingga hasil pertanian dan perikanan. Melalui KIM, desa dapat mengelola informasi tersebut secara mandiri dan menyebarkannya kepada publik untuk memperkuat ekonomi lokal. (Roy-Komdigi.BKP)

 

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Evaluasi Aksi Konvergensi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Tahun 2025 . Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati dan dihadiri jajaran lintas sektor yang selama ini terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting, Rabu (10/12/2025).

Wakil Bupati Serfi Kambey membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arah kebijakan terbaru pemerintah daerah. Hadir pula Eriayati Mandi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Siti Fatmawati, Ekasilawati Sipatu, para kepala puskesmas se-kabupaten, perwakilan Kementerian Agama melalui Zainudin Adam, serta para camat atau utusannya.

Dalam sambutannya, Serfi Kambey menggarisbawahi bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia di Banggai Kepulauan.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menargetkan penurunan angka stunting nasional hingga 14 persen. “Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memberi kontribusi nyata terhadap target itu,” ujarnya.

Serfi menekankan bahwa angka stunting tidak boleh dipahami sebagai statistik semata. “Di balik setiap angka, ada seorang anak dengan harapan dan hak untuk tumbuh optimal. Karena itu, pelaporan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci agar intervensi tepat sasaran,” katanya.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa bertumpu pada sektor kesehatan semata. Ia menyebut seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, ASN, kader, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha memiliki peran yang saling terhubung.

“Semakin solid koordinasi kita, semakin cepat kita menurunkan angka stunting di daerah ini,” ujarnya.

Ia meminta kegiatan evaluasi tidak berhenti sebagai forum seremonial. Menurutnya, evaluasi harus melahirkan tiga hasil utama:

1. Terbangunnya komitmen dan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.

2. Ketersediaan pelaporan yang valid, tepat waktu, dan terintegrasi.

3. Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Banggai Kepulauan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis dari masing-masing OPD, puskesmas, dan kecamatan terkait progres pelaksanaan aksi konvergensi sepanjang tahun 2025. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey hadiri kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Banggai Kepulauan yang digelar Rabu, (10/12/2025).

Kegiatan bertempat di Auditorium Bappeda dan Litbang dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, organisasi perempuan, serta seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran DWP yang selama 26 tahun telah berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, DWP bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya perempuan di Banggai Kepulauan.

“Tema HUT DWP tahun ini sejalan dengan semangat peningkatan kualitas perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. DWP telah menjadi pilar penting bagi kemajuan masyarakat kita,” ujar Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan organisasi perempuan yang solid, kreatif, dan adaptif. Karena itu, ia mendorong seluruh anggota DWP untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai program pemberdayaan perempuan.

“Mari kita wujudkan perempuan Banggai Kepulauan yang berdaya, cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam setiap aspek pembangunan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menyoroti beberapa agenda prioritas yang perlu terus diperkuat, seperti peningkatan kualitas pendidikan keluarga, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi kreatif perempuan, serta keterlibatan aktif organisasi wanita dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya daerah.
Pemerintah daerah, berkomitmen mendukung setiap program Dharma Wanita Persatuan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, penyediaan ruang kegiatan, hingga fasilitasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Kami berharap kerja sama ini terus terjalin erat demi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan yang kita cintai,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutan, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota DWP seraya berharap organisasi ini semakin maju dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Decky-KOMDIGI)

Patukuki, BanggaiKep.go.id — SMP Negeri 1 Peling Tengah kembali menggelar Gelar Karya Siswa 4, sebuah ajang tahunan yang telah menjadi program unggulan sekolah sejak pertama kali digelar pada tahun 2022. Kegiatan ini menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi siswa, mulai dari bidang seni, budaya, teknologi, hingga sains, Selasa (9/12/2025).

Gelar Karya 4 tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga mendorong siswa menampilkan talenta terbaik mereka. Beragam penampilan dan karya ditampilkan, seperti pembacaan puisi, khutbah, kultum, pameran teknologi tepat guna, TIK, tata boga, sains, serta pameran hasil karya program kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kepala SMPN 1 Peling Tengah, Muh. Haeril Lumuan, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. “Kerja sama yang kuat antara sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak kita mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujarnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Djamaluddin Ahmad, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Gelar Karya seperti ini memberi ruang luas bagi siswa untuk tampil sesuai bakat dan minatnya. Kami sangat mendukung agar program ini terus berlanjut dan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain,” ungkapnya.

Acara turut dihadiri oleh Danramil Kecamatan Liang/Peling Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan, Sekretaris IGI Banggai Kepulauan, serta para kepala sekolah TK/SD/SMP/SMA se Kecamatan Peling, Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa patukuki, tokoh masyarakat, dan orangtua siswa.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan berbagai penampilan, di antaranya tarian Malanot Tumbe, ceramah, serta pembacaan puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di penghujung acara, tamu undangan melakukan kunjungan ke stand pameran karya siswa, termasuk berbagai menu tradisional yang disajikan oleh setiap kelas.

Gelar Karya 4 SMPN 1 Peling Tengah berlangsung meriah dan penuh suka cita, sekaligus menjadi bukti keberhasilan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan karakter siswa melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan bakat dan minat. (Decky-KOMDIGI)