Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dewasa ini, bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, masalah penyalahgunaan narkoba telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat keempat dengan angka prevalensi pernah memakai narkoba sekitar 3,30% atau setara dengan jumlah penduduk sebanyak 61.857 jiwa sementara itu.

Upaya peran seluruh Instansi Pemerintah, Swasta dan Komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk memberantas pengguna narkoba yang dapat berdampak pada penyalahgunaan ekonomi, fisik dan inspirasi manusia.

Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari 17-18 September 2020 di gedung Aula Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan dengan para Pemateri yakni Kepala BNN Kab. BanggaiKep, Kadis P3AP2KB, Kadis Sosial, Kadis KesbangPol, Kasat Binmas, Kadis Kominfo, Kasi P2M BNN BanggaiKep dan dr. Rani serta diikuti para peserta Bimtek dari instansi Pemerintah BanggaiKep, Kamis, (17/9/2020).

Kasat Binmas Polres BanggaiKep Iptu. Andris M. Piodo selaku pemateri mengenai Aspek Hukum Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mengatakan, “Pemakaian Narkoba yang dapat menyebabkan pengguna narkoba yang harus diperhatikan sebagai berikut, perubahan perilaku, suka menyendiri atau kurung diri, cara berpakaian tidak rapi, mata berair, tangan gemetar dan lainnya.”

“Ada berapa macam bentuk narkoba yang harus diperhatikan yaitu dihirup, dimakan dan model disuntik,” tambah Iptu. Andris.

Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkoba dari tahun 2019 bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat narkoba maka dari situlah narkoba dilarang karena ada efek ketergantungannya yang memiliki banyak hal-hal yang tidak baik bagi pengguna, sebab itu, kita melarang dan mengatur tentang pemilikan, pemakaian dan peredaran ke Negara pembagi.

“Benar, narkoba adalah bisnis yang besar dan keuntungan yang besar memiliki sifat peransang bagi jiwa dan fisik seseorang yang menggunakan narkoba, narkoba merusak jantung dan dapat menyebabkan gangguan jiwa dan bisa juga meninggal Dunia”, jelas Andris. (RisfaldiKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam didampingi Wakapolres Kompol I Made Dharma, SH dan Pabung 1308/LB Mayor Inf. Sutikno melepas Tim Gabungan Penegakan Perbup No. 23 Tahun 2020 dalam bentuk penyematan atribut Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin, (21/09/2020).

Menurut Bupati BanggaiKep H. Rais D. Adam, Kegiatan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan Hukum Protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Aturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peratuan Bupati Banggai Kepulauan nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian berbagai aspek, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan sosial maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit,” jelas Rais.

“Melalui kesempatan ini saya tegaskan kepada seluruh Tim satgas yang telah dibentuk agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga daerah kabupaten Banggai Kepulauan ini benar-benar terhindar dari yang namanya Covid-19,” tegas Rais.

Diakhir sambutannya, Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada Tim Satgas, “Akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan tugas kepada Tim Satgas, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam kesempatan ini, Wakapolres BanggaiKep Kompol I Made Dharma juga mengatakan, “Dengan adanya Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap masyarakat kita agar bisa dilaksanakan dengan baik, sopan, santun dan beretika. Tidak boleh melakukan tindakan maupun kekerasan hukum, mari kita lakukan sosialisasi juga kepada masyarakat kita agar mereka bisa lebih memahami tentang Perbup ini.”

Senada dengan Wakapolres, Pabung 1308/LB Mayor Inf. Sutikno juga menjelaskan bahwa, “Kita sebagai tim satgas harus berupaya bisa mensosialisasikan perbup ini dengan baik kepada masyarakat Banggai Kepulauan dan tetap menjaga Daerah kita dari ancaman wabah dan penyakit”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Banggai Kepulauan, Anggota Polri dan TNI, BPBD dan Dinas Perhubungan serta Perwakilan Tim Satgas Kecamatan se-Kabupaten BanggaiKep. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Penyambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si beserta rombongan di Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan berlangsung aman dan tertib sesuai protokol kesehatan tadi, Senin (14/09/2020).

Sebelum rombongan Gubernur tiba di pelabuhan, Tim Satgas mengingatkan kepada penjemput untuk membatasi jumlah orang  yang mendekati rombongan kecuali Jurnalis atau Wartawan yang meliput dengan tetap menjaga jarak.

Menurut Serka Jamal Djahasa selaku Koordinator Tim Satgas Pencegahan Covid-19 Pintu masuk Pelabuhan Salakan, “Mohon perhatian agar tidak terlalu mendekat ke area yang sudah disterilkan oleh satgas kecuali Wartawan yang mengambil gambar dokumentasi,” tegas Jamal.

Gubernur Sulteng beserta rombongan disambut oleh Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam beserta Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diarahkan langsung mencuci tangan serta scan suhu badan di tempat yang disediakan oleh satgas.

Setelah diarahkan sesuai protokol kesehatan, lalu dilakukan pengalungan bunga disertai penyambutan secara adat oleh Basalo Tinangkung dan selanjutnya Gubernur dan rombongan menuju ke Rumah Jabatan Bupati.

Kunjungan kerja Gubernur bersama rombongan adalah dalam rangka Peresmian 4 unit Puskesmas Rawat Inap dan 5 unit Pasar Rakyat di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipusatkan di Desa Kanali Kecamatan Totikum Selatan besok Selasa 15 September 2020. (TrisKominfo)

Ponding-Ponding, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75, personil Polsek Kecamatan Tinangkung yang diwakili Anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Tinangkung Utara Brigpol Roby Pasongli membagikan bantuan sosial berupa beras kepada warga masyarakat di Kecamatan Tinangkung Utara, Selasa, (18/8/2020).

Bantuan sosial (Bansos) ini merupakan wujud kepedulian POLRI terhadap Masyarakat yang terdampak Covid -19.

BrigPol Roby Pasongli membagikan paket sembako beras 5kg perkepala Keluarga (KK) kepada warga kurang mampu dimana yang diprioritaskan para lansia yang tidak bisa beraktifitas lagi untuk mencari nafkah.

Diwawancarai oleh jurnalis Kominfo Pemda BanggaiKep via telepon, Brigpol Roby Pasongli mengatakan, “Meskipun bansos ini nilainya kecil tapi sudah bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban hidup warga dimasa pandemi Covid -19 ini.”

“Muda-mudahan bantuan sosial ini bisa bermanfaat bagi warga yang sangat membutuhkan,” lanjut Roby.

Warga juga diingatkan agar selalu patuh pada anjuran Pemerintah yaitu mengikuti protokol kesehatan Covid-19 rajin mencuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, jauhi kerumunan dan menjaga imun tubuh agar selalu sehat.

“Muda-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa seperti sedia kala untuk mencari kebutuhan hidup kita sehari hari,” kata Roby. (FeriKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Melalui Video Conference mengenai Konsultasi dan Koordinasi Usulan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Salakan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Banggai Kepulauan (BanggaiKep) bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Dirjen Pelabuhan Laut, Bupati BanggaiKep berharap pembangunan Pelabuhan Salakan dapat terlaksana.

Kegiatan vidcon ini dilaksanakan di Ruang Vidcon Kantor Bupati Banggai Kepulauan dihadiri Ketua DPRD dan Wakil Ketua Komisi III DPRD BanggaiKep serta pejabat Eselon II Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa, (28/07/2020).

Selain itu, diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kabid Pelayaran Laut dan Kasubit Pelayaran Laut, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur serta Kepala Kantor UPT Kelas II Luwuk Kab. Banggai.

Mengawali kegiatan, Bupati BanggaiKep H. Rais D. Adam mengatakan bahwa Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh masyarakat Banggai Kepulauan terkait dengan percepatan pembangunan pelabuhan di Kota Salakan yang memang satu-satunya pembangunan yang direncanakan dan didambakan oleh seluruh masyarakat, umumnya Sulawesi Tengah dan khususnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Perlu saya informasikan bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengajukan usulan pembangunan pelabuhan Kota Salakan kepada Menteri Perhubungan. Namun hingga saat ini kami masih tetap mengharapkan pembangunan ini tetap terlaksana dengan mengharapkan masukan dan saran-saran dari pihak-pihak terkait yaitu Kementerian Perhubungan”, ucap Bupati Rais Adam.

“Melalui kesempatan ini, kami perlu mengetahui hal-hal apa saja yang harus kami persiapkan. Karena masyarakat sampai saat ini masih berharap bahwa pelabuhan yang ditunggu-tunggu ini bisa terwujud”, sambung Rais.

Selain itu, Rais Adam juga menjelaskan, Sebagai informasi bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak ditengah-tengah perairan lepas dari daratan pulau Sulawesi. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa menghubungkan dan bisa memberi kehidupan ekonomi bagi masyarakat Pulau Peling ini hanya lewat laut.

Maka pelabuhan yang ada sekarang ini bisa dikatakan pelabuhan darurat karena merupakan pelabuhan rakyat yang memang sudah lama ada di Banggai Kepulauan.

“Kami diapit oleh Pelabuhan yang sudah bagus yaitu Pelabuhan Luwuk Banggai dan Pelabuhan Banggai Laut. Bagian dari bentuk keseriusan kami dalam menangani pembangunan pelabuhan ini serta harapan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, kami sepakat setelah lebaran ini kami siap menghadap kepada Bapak Menteri Perhubungan”, jelas Bupati Rais.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD BanggaiKep Rusdin Sinaling juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan pelabuhan Salakan akan menjadi prioritas utama pembangunan karena mengingat kondisi pelabuhan saat ini sudah tidak layak digunakan lagi.

“Secara umum apa yang telah disampaikan oleh Bupati tadi yang singkat namun cukup mewakili aspirasi yang ada di wilayah kami dan pelabuhan merupakan kebutuhan kami semua. Tadi telah disampaikan diawal bahwa secara profil dan geografis bahwa pelabuhan memang tidak layak lagi digunakan. Sehingga kami mencoba untuk memperjuangkan dipenganggaran selanjutnya”, ungkap Rusdin.

Kegiatan Vidcon ini dilaksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan tetap selalu menggunakan handsanitizer didalam ruangan.(TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Masyarakat desa Kombutokan dan desa Lopito Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Banggai Kepulauan, para pendemo menuntut kejelasan dari pemerintah daerah terkait  pembangunan tower Telkomsel yang rencananya akan di bangun di desa Kombutokan.

Mereka tiba di gedung kantor DPR disambut langsung oleh Ketua DPRD BanggaiKep Rusding Sinaling dan Anggota DPRD lainnya, Selasa (14/07/2020).

Nampak Aparat keamanan dari Polres BanggaiKep serta Satuan Polisi Pamong Praja berjaga-jaga, sementara para pendemo yang berjumlah puluhan orang itu melakukan orasi menuntut adanya kejelasan dari Pemda terkait pembangunan Tower Telkomsel di desa mereka.

Menurut juru bicara pendemo Suparjo Langka’ali, pembangunan tower tersebut  sudah mencapai hampir dua puluh lima persen, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memiliki izin dari pihak pemerintah daerah setempat.

“Hari ini kami menuntut dua hal yaitu kami meminta Pemda untuk memastikan Pembangunan Tower di Kambutokan harus tetap dibangun dan kami juga meminta Pemda memastikan lokasi pembangunan tower tidak berubah dalam artian sesuai dengan lokasi yang sudah dibangun saat ini,” teriak Suparjo Langka’ali  sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi demo.

Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat segera menghadirkan unsur pemerintah daerah lainnya (eksekutif), guna meminta penjelasan dan klarifikasi terkait tuntutan aksi mereka.

Sementara itu, Nursastro Salomo mantan anggota DPRD Periode 2014-2019 menyuarakan hal yang sama. Nursastro menyayangkan sikap Pemda yang tidak sigap dalam memenuhi kebutuhan sistem telekomunikasi berupa ketersediaan jaringan seluler di wilayah desa tempat tinggalnya tersebut. “Sistem jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, maka dari itu kami berdiri disini untuk menagih janji-janji Pemda yang sampai detik ini belum terbukti keberadaannya dan kejelasannya. Untuk itu, kami tegaskan Tower Kombutokan harga mati!,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Rusdin Sinaling memastikan, bahwa pembangunan Tower di desa Kombutokan harus tetap dibangun. Namun, wakil rakyat dua periode asal Fraksi NasDem ini juga ingin memperjelas alasan utama eksekutif memberhentikan pembangunan tower tersebut.

“Disini kita perlu menghadirkan Bupati dan Dinas terkait untuk mengetahui akar dari permasalahannya mengapa sampai pembangunan tower tersebut dihentikan serta kita bisa mencari solusinya bersama-sama,”ucapnya.

Beberapa saat kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten BanggaiKep Rusli Moidady mewakili Bupati dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yakni Kepala OPD terkait, Kepala Dinas Kominfo Ir. Kondrad D Galala, MM, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdi Salamat, S.T. M.Si, Kepala Badan Kesbang Nugrahaeni Pakabu, SH, M.Si dan Pejabat PUPR dan Pejabat lainnya sudah berada di kantor DPRD.

Sekda dalam klarifikasinya mengatakan, “Kami juga sangat menginginkan adanya pembangunan tower di desa Kombutokan, namun ada beberapa kendala teknis dalam ketentuan Perda bahwa titik dalam membangun tower minimal berada dalam radius 25 meter dari pemukiman warga. Pihak perusahaan yang menangani hal ini belum pernah memberitahukan atau belum meminta izin kepada kami Pemerintah Daerah, untuk membangun tower di titik tersebut di tengah pemukiman rumah Penduduk. Nanti sudah kurang lebih 25% pembangunan barulah mereka meminta izin membangun tower, otomatis kami sebagai pemerintah daerah menolak karena selain membahayakan masyarakat disekitar, kami juga merasa di anggap enteng oleh pihak perusahaan tersebut dan ini bukan pertama kalinya masalah seperti ini terjadi. Sebelumnya juga sudah pernah mereka berbuat seperti ini, mereka main bangun seenaknya di lokasi yang sesuka-sukanya sendiri dengan alasan sudah disetujui Kepala Desa atau Masyarakat, nanti sudah selesai baru datang ke Pemda meminta izin, padahal aturannya sebelum mendirikan bangunan apapun harus meminta izin terlebih dahulu ke Pemda” jelas Sekda.

“Ini sama halnya ada tamu asing tanpa ucap salam dan permisi langsung masuk ke rumah kita dan seenaknya mengambil alih semua milik kita. Jelaslah sikap kita sebagai tuan rumah marah dan mengusir tamu seperti ini” sambungnya.

Namun sudah dijelaskan oleh Sekda, masa aksi masih bersikukuh agar Pemda tetap mengeluarkan izin pembangunan tower di titik lokasi tersebut, karena menurut mereka di desa maupun kecamatan lain ada juga bangunan tower yang berdekatan dengan pemukiman warga penduduk sekitar.

Sambil menenangkan masa, Rusdin Sinaling berbicara dengan salah seorang Pendemo, Nursastro untuk mengarahkan masuk kedalam ruang rapat untuk berdiskusi secara formal dengan tujuan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD,  Anggota DPRD Sadat Anwar Bihalia menyampaikan sikapnya bahwa Pemda harus memutuskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menginginkan adanya sebuah jaminan kepastian terkait pembangunan tower di wilayahnya tersebut.

“Agar masyarakat pulang dengan membawa kepastian. Bukan sebuah janji belaka. Maka komitmen jaminan yang nyata harus dibuat dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Pemda akan merekomendasikan izin pembangunan tower di desa Kombutokan,” tegas Sadat.

Wakil Ketua DPRD Eko Wahyudi, ST dengan lantang mengemukakan,“Masalah tower ini bukan kita tidak lanjuti dan ini sudah dua kali kita mediasi persoalan pembangunan tower. Regulasinya sebenarnya yang tidak dipatuhi jadi salah, harusnya setiap pembangunan itu harus menyampaikan izin dulu, itu baru betul yang disampaikan. Bukan nyelonong, asal bangun baru bikin perizinannya. Kenapa demikian, karena kita ada Perda RT/RW nya” jelasnya.

Giliran kesempatan berbicara pihak Eksekutif oleh Sekda, Diskominfo, Dinas PU dan Tata Ruang.

Penjelasan dari Eksekutif hampir serupa bahwa tidak melarang ataupun tidak membatalkan ataupun tidak membatalkan pembangunan Tower di Kambutokan.  Perlu diketahui, sejak tahun 2017 memang sudah diusulkan permohonan bukan saja melalui surat tetapi juga bercakap langsung dengan Pejabat kompoten di Kementerian oleh Plt. Bupati H. Rais D Adam kepada Menteri Kominfo, setiap desa yang belum ada sinyal telekomunikasi agar bisa mendapatkan sinyal telekomunikasi bahkan usul internet juga. Nah pada hari ini ada realisasi tower untuk desa Kambutokan, maka mari kita ikuti prosedur pembangunannya dengan baik, karena niat yang baik dan dilakukan dengan baik maka akan baik pula hasilnya.

Masalahnya, pembangunan tower yang sedang dilakukan Kontraktor saat ini, berada di dalam pemukiman masyarakat disana itu, bisa membahayakan karena sangat dekat dengan rumah yang ada, dan hal ini tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda), melanggar Perda ada konsekwesi hukum bagi Pejabat.

Selanjutnya yang dirasakan janggal adalah mengapa harus bersikeras harus dibangun di titik lokasi pemukiman itu, bukankah dapat dibangun ditempat lokasi yang aman tidak dalam pemukiman asalkan ada mendapatkan sinyal telokomunikasi dengan baik.

Adanya sikap kontraktor perusahaan yang semena-mena membangun tower di titik lokasi yang disukainya tanpa melakukan koordinasi atau tanpa meminta izin kepada pihak Pemda terlebih dahulu, seolah menunjukkan itikad yang tidak baik, dan masih diharapkan Kontraktor dapat menjelaskan kepada Pemda.

“Karena pihak investor membangun tanpa koordinasi dengan Pemda Banggai Kepulauan, Padahal, ada mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah” terang Sekda.

“Pembangunan Tower di Kombutokan tetap akan dibangun dan urusan teknis serta administrasi akan diurus Pemda dan pihak perusahaan yang menangani pembangunan ini.” tegas Sekda.

Pembangunan tower dimanapun bernilai manfaat sangat besar.  Pemda juga harus memastikan bahwa Pemilik tanah lokasi bisa menerima pembayaran sewa yang layak.  Jika melihat catatan berita, bahwa sewa tanah lokasi untuk pembangunan tower sekitar Rp 50 juta sampai Rp 80 juta per tahun dan bisa jadi di bayar dimuka 5 tahun, ini harga tahun 2015, mungkin sekarang sudah lebih dari itu.

Solusi terang persoalan muncul setelah Ketua meminta berbicara lewat telepon kepada pihak Kontraktor Pengusaha. Sekretaris Desa yang ikut hadir setelah didesak, maka memberikan nomor HP Kontraktor Pengusaha, karena Tim TKPRD tidak mempunyai nomor HP yang valid dari Pengusaha yang bersangkutan.

Dalam pembicaraan melalui telepon, yang memanfaatkan microphone dapat jelas didengar oleh semua yang hadir, bahwa Pengusaha tersebut akan datang di Salakan sesuai permintaan Ketua DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan.

Rapat diskusi ditutup Ketua DPRD pada sore pukul 17.00 Wita. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam melantik Tiga Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin, (13/07/2020).

Pelantikan berjalan baik dan lancar, dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta peserta pelantikan lainnya. Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan.

“Saya sebagai Bupati Banggai Kepulauan dengan ini melantik saudara-saudari sekalian sebagai pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya percaya bahwa saudara/i dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memenuhi tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita”, ucap Bupati dalam membacakan naskah pelantikan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pelantikan yang terdiri dari tiga peserta, dua saksi dan satu orang rohaniawan beserta satu orang Imam dan dipandu langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan.

“Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan bahwa ada pelatihan dari tiga pejabat yang berada dilingkungan unit pelayanan dan pengadaan. Saya ingin sampaikan kepada pengawas yang baru dilantik tadi masih tergolong usia muda dan dalam usia muda ini bukan berarti bisa berbuat selepasmu”, kata Rais.

“Dalam kegiatan apel gabungan perdana saya mengatakan bahwa saya sangat membutuhkan pengawas karena pengawas sangat menentukan terhadap apa yang dia awasi. Hari ini kita saksikan bersama bahwa kalian bertiga yang telah dilantik tadi yang berada dijabatan pengawas, mudah-mudahan ini mewakili dari pengawas-pengawas yang selama ini sudah ada untuk mewarnai bahwa sesungguhnya pengawas itu seperti itu. Ini hanya jabatannya sebagai pengawas, bukan berarti mengawas seperti wasit kira-kira seperti itu” jelas Bupati dalam sambutannya.

”Kita sudah banyak melihat hasil dan merasakan hasilnya. Salah satu hasil yang transparan, kita bisa ukur dan rasa adalah ketika hasil itu dinilai dan berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK melakukan penilaian juga tidak main-main. Apa yang dia lihat dan periksa itu adalah berdasarkan apa yang ditemukan dilapangan. Saya berharap, semoga contoh yang sudah kita dapatkan melalui penilaian BPK kemarin ini menjadi penolong bagi kita semua untuk lebih bersemangat dan terus bersemangat” sambung Bupati.

“Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BKD yang biar hanya berapa menit bisa jadi. Alhamdulillah mudah-mudahan hasil pelantikan ini akan mendatangkan hal-hal yang baik dihari-hari yang akan datang” tutup Bupati Rais. (TrisKominfo)

Luksagu, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 137 orang warga Desa Luksagu yang masuk dalam daftar penerima manfaat, kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Penyaluran BLT-DD tahap 3 berlangsung tertib, aman dan lancar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis, (9/7/2020).

Kepala Desa Luksagu Suriadi Asapa dalam sambutannya mengatakan, “Kiranya bantuan ini bisa bermanfaat bagi yang menerima dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin”.

Mengingat pandemi Virus Corona (Covid-19) ini belum berakhir dan belum tahu kapan akan berakhir.

Olehnya itu, Suriadi Asapa menghimbau kepada seluruh Masyarakat Desa Luksagu yang berprofesi sebagai petani agar bisa memanfaatkan lahan pertanian yang tidur untuk segera menanam bahan-bahan makanan apa saja yang bisa dimakan oleh manusia.

Hal ini dimaksud, untuk mengantisipasi jikalau kehabisan stock makanan di era masa pandemi Virus Corona yang sedang melanda Negeri kita ini dan belum tahu kapan berakhirnya wabah ini.

Selanjutnya, Kapolpos Tinangkung Utara Roby Pasongli dalam sambutannya mengatakan, “Terhadap bantuan BLT-DD ini kita harus merasa berterima kasih kepada Pemetintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa”.

“Dan bantuan ini harus di pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai bantuan ini hanya digunakan pada keperluan yang tidak penting”, ucap Roby.

Lanjut Roby, “Dalam menghadapi masa New Normal ini kita boleh beraktifitas tetapi harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19”.

Di wawancarai oleh Jurnalis Kominfo BanggaiKep, Kapolpos Tinangkung Utara Roby Pasongli menjelaskan, Dalam BLT-DD ini ada beberapa orang Masyarakat yang masuk dalam daftar penerima manfaat sudah keliru memanfaatkannya.

“Ada! Saya dengar tapi Saya tidak bisa menyebutkan nama Desa atau Nama orangnya,” kata Roby.

“Misalnya bantuan beras dia hanya jual dan uangnya dia belikan rokok dan minuman keras (cap tikus) dan mabuk-mabuk,” jelas Roby.

“Ini akibat kesalahan pendataan pertama yang tidak teliti oleh Pemdes. Pemberian bantuan itu salah sasaran,” ungkap Roby menjelaskan.

“Olehnya itu, disetiap kesempatan Saya sering menghimbau kepada Masyarakat penerima manfaat untuk mempergunakan BLT-DD ini sebaik mungkin,” lanjut Roby.

Hadir dalam acara itu, Kepala Desa Luksagu Suriadi Asapa, Kapolpos TINUT Roby Pasongli, unsur Kecamatan Tinangkung Utara, Ketua BPD bersama anggotanya. (FeriKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksakana rapat evaluasi kerja tim gugus tugas Covid-19 di ruang rapat Kantot Bupati Banggai Kepulauan, Selasa, (07/07/2020).

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua harian tim gugus tugas Covid-19 Rusli Moidady, ST. MT dan dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda, OPD-OPD terkait, Camat se – Kabupaten Banggai Kepulauan serta anggota tim gugus tugas lainnya.

Dalam sambutannya, Rusli Moidady berkata, “Adapun agenda kita pada siang hari ini adalah rapat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan gugus tugas selama tiga bulan terakhir, dan ini kita sudah memasuki tahap empat pelaksanan gugus tugas ini dan tentu didalam pelaksanaan beberapa bulan terakhir ini ada hal yang perlu kita evaluasi bersama”.

“Seperti ada saran-saran  atau kendala-kendala yang perlu kita pikirkan solusinya bersama. Kita ketahui bersama bahwa penyebaran pandemi Corona ini sampai sekarang masih tinggi dan tentu diperlukan upaya-upaya yang lebih ketat lagi didalam menangani penyebaran virus Corona di Kabupaten Banggai Kepulauan”, jelas Rusli menambahkan.

”Untuk Banggai Kepulauan sendiri, kemarin pak Gubernur pada saat pelantikan Bupati beliau menyampaikan bahwa Banggai Kepulauan sudah cukup bagus dalam penanganan Covid dan hasil yang kita capai sampai saat ini Alhamdulillah kita masih nol yang terkonfirmasi positif”, ucap Rusli.

“Untuk lebih jelasnya ada juru bicara Covid Banggai Kepulauan yang akan menjelaskan data-datanya secara mendetail lagi. Gubernur berharap agar kondisi ini tetap kita pertahankan  terus, tentunya upaya-upaya yang akan kita lakukan harus lebih ketat dan disiplin lagi agar kita tidak kecolongan lagi”, jelas Rusli.

Selanjutnya, Juru bicara Covid-19 BanggaiKep Arabia Tamrin, SKM menjelaskan beberapa hal penting diantaranya, “Data situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan dalam kaitannya dengan penerapan new normal, yang pertama yang perlu kami sampaikan sebagai gambaran untuk menghadapi tatanan new normal bahwa ada 6 syarat, 2 kriteria dan 11 indikator yang harus kita perhatikan bersama sebelum saya akan menyampaikan tentang data”.

“Jadi 6 syarat itu adalah yang pertama penularan diwilayah biasa dikendalikan. Banggai Kepulauan saat ini bahwa kasus orang dalam pemantauan (ODP)  adalah nol, PDP juga nol dan kasus terkonfirmasi positif juga saat ini nol atau tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kapasistas sistem kesehatan yang ada, jadi kita juga harus melihat rumah sakit maupun tenaga medis dari sisi kemampuan kesehatan dan fasilitas yang ada dari sisi pengujian laboratorium”, kata Arabia.

Lanjut Jubir, “Yang ketiga yaitu kita mampu menekan resiko wabah ditempat yang kedepannya lebih tinggi, ini kita bisa lakukan dengan cara pengujian secara masal dan itu pemerintah sudah melakukannya baru-baru ini rapid tes secara masal di pusat-pusat keramaian salah satunya di pasar ibukota Kabupaten yaitu Salakan dengan 159 sampel yang kita uji hasilnya semuanya non reaktif”.

“Setelah itu kita telah melakukan rapid tes masal untuk tenaga kesehatan salah satunya di RSUD Trikora Salakan dan juga rumah sakit Pratama Lumbi-lumbia dan hasilnya semua nakes yang ada di rumah sakit non reaktif”, tutur Jubir.

Selanjutnya syarat keempat kata Jubir adalah penerapan protocol pencegahan Covid, ini yang harus kita perhatikan bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga semua lintas sektor dimana kita memastikan bahwa masyarakat mampu melaksanakan pencegahan.

“Syarat yang kelima adalah mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah, ini yang memang perlu nanti kita perhatikan bersama bahwa kegiatan ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan kita bersama”, sambung Arabia.

”Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, ini juga Pemerintah Daerah telah berupaya bahwa semua data dan informasi baik data situasi maupun kegiatan-kegiatan operasional Pemerintah Daerah sudah memberikan informasi lewat dinas terkait yaitu Dinas Kominfo dan semuanya disampaikan secara transparansi dan terkonfirmasi”, kata Jubir.

Semua ini dilakukan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sekiranya apa yang harus kita lakukan demi Banggai Kepulauan ini bisa aman dan bebas covid.

Kemudian ada dua kriteria yaitu yang pertama memastikan masyarakat untuk mampu melakukan pencegahan Covid-19, caranya kita harus memastikan bahwa masyarakat bisa memahami covid dengan cara kita melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang pasif kepada masyarakat.

Dan kriteria kedua adalah penurunan tes rei beserta dengan peningkatan jumlah testing covid, jadi semakin kita melakukan pengujian secara terus menerus kita juga melihat penurunan dari kasus yang terindikasi positif kasus covid-19.

“Selanjutnya ada 11 indikator sesuai kajian epidemologi tetapi kami melihat dari 11 indikator ini Banggai Kepulauan sudah memenuhi semuanya yaitu penurunan jumlah kasus positif setidaknya selama 14 hari dan kita sudah kurang lebih 1 bulan tidak ada tambahan kasus positif”, jelas Arabia.

“Kemudian penurunan jumlah kasus probable atau kemungkinan itu juga sampai saat ini belum ada yang dicurigai covid 19, kemudian jumlah pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit juga sampai sekarang kita tidak ada yang dirawat dirumah sakit” sambung Jubir.

Disamping itu, Jubir juga menjelaskan sedikit tentang Indikator-indikator ini yang secara epidemologis sebetulnya Banggai Kepulauan sudah terpenuhi, tinggal mungkin kita melihat item-item yang dari dua kriteria yang tersedia. Mana yang harus kita maksimalkan dalam penerapan new normal ini.

“Saya sedikit menjelaskan tentang kondisi epidemologi, sesuai dengan data yang sekarang adalah ODP, PDP maupun kasus terkofirmasi positif tidak ada. Oleh karena itu sesuai dengan data yang ada bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Banggai Kepulauan adalah salah satu Daerah di Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai zona hijau”, jelas Arabia.

“Tentunya penetapan zona hijau ini berdasarkan beberapa sub indicator yang dilihat yaitu jumlah kasus positif, ODP dan PDP selama lebih 14 hari, jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol covid sampai saat ini tidak ada kemudian penularan langsung pada petugas kesehatan juga sampai saat ini tidak ada”, tutup Jubir. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pertama kali melaksanakan kegiatan Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi Covid-19 dan New normal. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep) dan diiikuti oleh seluruh ASN serta pejabat-pejabat Daerah lainnya, Senin, (06/07/2020).

H. Rais D. Adam selaku Bupati BanggaiKep menyampaikan bahwa, “Kegiatan apel gabungan ini dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak”.

Dalam kesempatan ini juga, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati antara lain mengenai keberhasilan WTP, “Keberhasilan WTP kemarin bukan keberhasilan pribadi saya sebagai Bupati, melainkan keberhasilan tim dan semua pihak mulai dari yang bawah sampai yang teratas”, ucap Bupati.

“Saya hanya berperan sebagai pengawas dan ini adalah bagian dari keberhasilan para pejabat-pejabat kita. Keberhasilan seperti ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak lepas dari tugas yang sudah ditunjukkan kepada ibu dan bapak sekalian”, lanjut Rais Adam.

“Namun demikian, meskipun tugasnya belum selesai, tim gugus tugas pun saya anggap berhasil karena yang mengatakan hal ini adalah pimpinan wilayah kita yakni Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, beliau menyampaikan bahwa kepada Banggai Kepulauan agar mempertahankan posisinya saat ini”, kata Rais Adam.

Sambung Bupati, “Olehnya kepada tim gugus di bawah kendali Ketua Gugus Harian, apa yang sudah kita kerjakan ini agar tetap berlanjut. Jangan putus dan jangan kendor, karena yang menilai kemarin salah satu pejabat dari luar daerah kita”.

Lanjut daripada itu, Bupati menjelaskan pula bahwa, “Saya tentu setelah berubah status Plt menjadi definitif tentu yang saya ukur adalah pilih bekerja sama saya atau tidak. Apa yang sudah para pejabat semuanya laksanakan dan saya rasakan, saya minta tidak boleh kendor. Jangan nanti pada saat Plt bagus tapi sejak jadi definitif jadi hilang. Saya minta mari kita tetap mempertahankan”.

“Diluar dari hal itu, saya kembali mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada dalam situasi darurat kesehatan. Bicara darurat, maka aturan-aturan yang normal terkesan diabaikan tapi aturan yang dilayangkan pada saat darurat ini adalah aturan yang berlaku dan dipatuhi”, tegas Bupati.

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diwajibkan seluruh wilayah termasuk wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan diwajibkan memasang bendera umbul-umbul dan bendera merah putih selang-seling memasang bendera umbul-umbul mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020, sementara bendera Kebangsaan kita Merah Putih dipasang mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020.

“Saya minta informasi ini disebarkan ke seluruh pemangku-pemangku wilayah termasuk di desa-desa pelosok. Sistim upacaranya tidak lagi menggunakan paskibraka melainkan di ambil alih oleh ASN dan Pemda”, tutup Bupati. (TrisKominfo)