Pos

Wabup Serfi Kambey Hadiri Paripurna DPRD, Sampaikan LKPJ 2025 dan Dua Raperda 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 serta keterangan atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2026.

Rapat yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan itu dihadiri Pimpinan dan anggota dewan, Asisten III Setda, para Kepala Perangkat Daerah, serta unsur terkait lainnya, Kamis (9/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Serfi Kambey menyampaikan bahwa LKPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Ia menjelaskan, pelaksanaan APBD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema optimalisasi pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah.

“Tiga arah kebijakan prioritas pembangunan difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan,” kata Serfi.

Dari sisi keuangan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp866,15 miliar dengan realisasi mencapai Rp820,89 miliar atau 94,77 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp857,72 miliar dari target Rp913,13 miliar atau sekitar 93,93 persen.

Serfi juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan pada 2025 mencapai 4,23 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,03 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 12,32 persen pada 2024 menjadi 11,49 persen pada 2025,” ujarnya.

Selain LKPJ, pemerintah daerah turut menyampaikan dua Raperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Serfi, perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional agar pengelolaan aset lebih efektif dan efisien. Sementara itu, penyesuaian perda pajak dan retribusi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus langkah awal pembahasan bersama DPRD terhadap dua Raperda yang diusulkan.

Menutup penyampaiannya, Serfi berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga sehingga seluruh agenda pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Banggai Kepulauan.( Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan bertempat di auditorium Pubaba Bapeda dan Litbang dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan musrenbang ini RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan sosial (Indeks Gini) berada pada angka 0,276, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif sempit. Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 12,90 persen (15.500 jiwa) pada tahun 2023 menjadi 12,32 persen (14.860 jiwa) pada tahun 2024.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 67,43, yang masih memerlukan perhatian dan intervensi bersama, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat 1,55 persen, terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,7 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,11 tahun. Sedangkan pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 67,08 tahun, didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, untuk sektor infrastruktur, panjang ruas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 1.002,45 km, dengan kondisi jalan mantap 334,59 km dan tidak mantap 667,86 km. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, bersama dengan penyediaan air bersih di sejumlah kecamatan.

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 yang diusung adalah “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Bangkep Berkah.”

Prioritas pembangunan kata Bupati, diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pelayanan publik.

Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah akan dilakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi oleh Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027.

“Usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD Provinsi, DAK, serta sumber pendanaan sah lainnya,” kata Rusli.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

“Untuk itu, Pemerintah daerah mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Peringatan HUT ke-26 Kabupaten Banggai Kepulauan: Momentum Refleksi, Kebersamaan, dan Komitmen Membangun Daerah Berkah

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan gelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan, bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (03/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, SH.,LLM, Ketua Pengadilan Luwuk Suhendra Saputra, SH., MH, Dandim 1308 L/B Letkol Kav. Azhar Hamid, Kajari Balut Adnan Hamzah, SH., MH, Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu, S.Th.I., MH, serta para kepala daerah dari kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Banggai Laut, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-26 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk refleksi, evaluasi, dan memperkuat komitmen pembangunan daerah.

“Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan panjang pembangunan daerah kita. Setiap langkah pembangunan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Rusli.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berkomitmen melaksanakan 8 Program Unggulan “Berkah”, yang menjadi arah kebijakan dan pedoman pembangunan daerah, yaitu:

1. Berkah Sejahtera – meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat dan UMKM.
2. Berkah Cerdas – mewujudkan SDM unggul dengan pemerataan akses pendidikan.
3. Berkah Sehat – memperluas layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas.
4. Berkah Infrastruktur – mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
5. Berkah Bermartabat – memperkuat nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal.
6. Berkah Berintegritas – menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
7. Berkah Membangun – mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
8. Berkah Berdering – memperkuat konektivitas dan digitalisasi di seluruh pelosok daerah.

Bupati Rusli juga memaparkan perkembangan ekonomi daerah, di mana laju pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan tahun 2024 mencapai 4,03%, sedikit menurun dibanding tahun 2025 sebesar 4,5%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 67,65% di tahun 2024 dan 67,80% di tahun 2025.

Melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, diharapkan capaian indikator ekonomi makro dapat terus meningkat untuk mewujudkan visi “Banggai Kepulauan Bangkit menuju masyarakat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan.”

“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Namun dengan semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh komponen masyarakat, saya yakin kita mampu menjawab setiap tantangan menjadi peluang kemajuan,” ungkapnya.

Peringatan HUT ke-26 tahun ini mengusung tema: “Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Wujudkan Banggai Kepulauan yang Berkah, Maju, dan Mandiri.”

Tema ini mencerminkan tekad bersama untuk menata masa depan Banggai Kepulauan yang lebih baik, tangguh, dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pendiri, pemimpin terdahulu, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi membangun daerah tercinta ini sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 pada tanggal 3 November 1999.

“Mari kita terus bergandengan tangan, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menyayangi untuk kemajuan bersama. Semoga semangat kebersamaan dan cinta terhadap daerah ini senantiasa tertanam di hati kita semua,” tutup Bupati Rusli. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025 Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari Kab. Banggai Kepulauan

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025 Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari Kab. Banggai Kepulauan dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya ikan dalam memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan dan pesisir secara optimal di daerah tersebut, Rabu (25/9/2024).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai amanat pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan peikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Edison E. Moligay pada acara workshop di Hotel Santika Luwuk Kab. Banggai menyampaikan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar, baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pariwisata bahari.

Menurut Edison, sebagai salah satu leading sektor pembangunan kabupaten, potensi sektor ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi mulai dari faktor wilayah yang luas dan remote, rentang kendali yang kurang efektif, maraknya praktek-praktek penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan hingga kendala pada aspek pemasaran produk perikanan yang belum berpihak pada kesejahteraan nelayan.

Disisi lain kapasitas potensi sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terkelola secara baik dan terarah untuk mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan.

Hal ini yang menjadi latar belakang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menginisiasi pembentukan komite pengelolaan perikanan dan pesisir lestari Kabupaten Banggai Kepulauan (KP3L) atau komite Pelari Bangkep. Pembentukan komite ini sebagai suatu terobosan solusi kerja kolaboratif untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan sektor perikanan dan pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Mengelola perikanan dan pesisir tidak bisa di lakukan secara parsial dan sektoral tetapi mesti melibatkan kolaborasi multi pihak. Wilayah perairan yang luas, banyaknya permasalahan dan tantangan yang ada menuntut kontribusi dari semua pihak untuk secara bersama-sama memikirkan dan berperan  aktif dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir,” terang Edison.

Keterbatasan anggaran, sarpras dan jumlah SDM menuntut perlunya solusi inovatif dalam mengelola perikanan dan wilayah pesisir. Komite ini di bentuk dan disahkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 tahun 2024 tertanggal 20 Juli 2024. 

Berkaitan dengan telah di bentuknya komite pengelolaan perikanan dan pesisir lestari maka di pandang perlu untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada kesempatan ini, Edison juga mengajak kepada seluruh peserta workshop untuk bekerjasama, keterlibatan dan kesungguhan dari semua pihak terutama para Kepala OPD/Kepala Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta para pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Saya berharap agar semua dapat mengikutinya dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil tersebut. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian,” tutup Edison.

Dalam sambutan Kepala Dinas Perikanan Ferdy Salamat memaparkan untuk dapat menjalankan fungsinya secara sistematis dan efektif, maka Komite ini terbagi dalam beberapa organ struktur dengan fungsi masing-masing sebagai berikut, Dewan Pengarah, Ketua Komite, Tim Sekretariat Data dan Komunikasi, Divisi Pengelolaan Ekosistem Perairan dan Pesisir, Divisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapatan Ikan serta Divisi Pengelolaan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Usaha Perikanan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Talk Show Bangkep Basilingan: Kupas Tuntas Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari (KP3L)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Dr. Ir. Ferdy Salamat, ST.,M.Si.,IPM menghadiri Podcast Program Bangkep Basilingan yang di selenggarakan oleh Radio Pemerintah Daerah (RPD) Bangkep Mymoe 101.1 FM, dengan tema “Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari (KP3L)” di pandu oleh Host Evin Nawawi, Jumat (20/09/2024).

Dalam bincang itu, fokus pembahasan terkait tujuan di bentuknya Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Ferdy Salamat selaku ketua Panitia Komite mengungkapkan jika tujuan di bentuknya Komite PELARI (Pengelolaan dan Pesisir Lestari) ini adalah untuk melaksanakan azas kolaborasi dan berkelanjutan dalam Pengelolaan Perikanan dan Wilayah Pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perlu untuk di ketahui, dasar dibentuknya Komite PELARI ini yaitu Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari Kabupaten Banggai Kepulauan.

Komite PELARI sendiri terdiri atas 3 (tiga) Divisi utama dalam menjalankan programnya yaitu Divisi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir yang mempunyai tugas menjaga dan memperbaiki kondisi dan fungsi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove melalui pendekatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, pendekatan penegakan aturan/hukum serta pendekatan restorasi/rehabilitasi ekosistem.

Divisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan alat Penangkapan Ikan, yang mempunyai tugas memastikan ketersediaan stok dan kesehatan populasi ikan dapat dipertahankan, diperbaiki dan dioptimalkan melalui penerapan dan pengendalian upaya penangkapan ikan yang terukur dan berkelanjutan.

Dan terakhir Divisi Pengelolaan aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha perikanan, yang mempunyai tugas menjaga dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha perikanan yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dalam keterangannya, Ferdy mengungkapkan jika masalah laut dan perikanan Banggai Kepulauan sudah berada pada posisi zona kuning menuju zona merah, hal ini bukan sekedar statemennya, tapi data yang di rilis langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) baru-baru ini. Kondisi seperti inilah yang melatar belakangi di bentuknya Komite Pengelolaan dan Pesisir Lestari (KP3L) Banggai Kepulauan.

Ferdy mengatakan jika kegiatan Komite PELARI ini telah dilakukan sosialisasi yang dimulai dari tingkat Kabupaten yang melibatkan Stakeholder terkait, kegiatan di tingkat Kabupaten telah di laksanakan sejak tanggal 13 Agustus kemarin, bertempat di Ruang Rapat kantor Bupati banggai Kepulauan.

Kemudian ditingkat kecamatan dan desa, di pusatkan pada 5 (lima) titik yaitu di Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara, Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan, Desa Liang Kecamatan Liang, Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan, dan Desa Baka Kecamatan Tinangkung serta komponen masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Daerah kita ini juga merupakan daerah yang wilayahnya 75% merupakan Laut dan sisanya wilayah Daratan dengan letak geografis strategi yang terletak di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 714 di bagian selatan dan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 715 di bagian utara pulau Peling, terdiri dari 141 Desa dan 131 Desa di antaranya merupakan Desa yang berada di Wilayah Pesisir,” ungkap Ketua Komite PELARI Bangkep.

Ferdy juga mengungkapkan jika program dan kegiatan PELARI ini merupakan kolaborasi berkelanjutan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Stakeholder termasuk akademisi di beberapa Universitas, pihak NGO Burung Indonesia, Blue Alliance Indonesia, LINI, Perkumpulan Salanggar, KOMIU dan beberapa LSM lainnya yang terlibat dalam Program PELARI Bangkep.

“Kita tidak bisa jalan sendiri karna ini bukan hanya tugasnya Dinas Perikanan, tapi ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga laut dan lingkungan pesisir kita di banggai kepulauan ini,” terang Ferdy.

“Informasi yang saya terima dari lapangan juga banyak oknum-oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan yaitu menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti bom ikan dan pembiusan yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem pesisir dan laut seperti lamun, terumbu karang dan mangrove,” jelas Ferdy.

Terkait tantangan dari program kerja PELARI Bangkep, Ferdy mengatakan jika tantangannya adalah mensinkronkan semuanya, di perlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam program PELARI Bangkep ini, kemudian di perlukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti mengikuti Pelatihan atau Diklat dan lain sebagainya.

Pada akhir sesi podcast itu, ketika di tanya terkait apa yang menjadi harapan dan target Ketua Komite PELARI Bangkep dari di bentuknya Komite Pengelolaan dan Pesisir Lestari ini adalah menjadikan Perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, menurunkan tingkat kemiskinan dari 10 (Sepuluh) persen menjadi di bawah 10 (Sepuluh) persen, karena 30 (Tiga Puluh) Persen dari Persentase Kemiskinan di Banggai Kepulauan merupakan masyarakat nelayan. (ADMIN_DISKAN)

/0 Comments/by

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Besar harapan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 ini, dapat mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan menjadi daya pacu dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi semua usaha kita.

Selengkapnya dapat diunduh link dibawah:

LPPD KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 T.a 2024

/0 Comments/by

Gala Siswa Indonesia Ajang Membina Minat dan Bakat Peserta Didik di Bidang Sepak Bola

Kautu, BanggaiKep.go.id – Gala Siswa Indonesia (GSI) merupakan wadah bagi para peserta didik dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat di bidang sepak bola. GSI adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan ini merupakan kegiatan dari Kemendikbud Ristek yang bersifat kompetisi khusus cabang sepak bola peserta didik jenjang SMP tingkat satuan pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar menggelar Gala Siswa Indonesia (GIS) jenjang SMP Negeri dan Swasta Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 s.d 19 Juli 2023 di lapangan Desa Kautu Kecamatan Tinangkung.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Rusli Moidady pada Senin, 17 Juli 2023 serta dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang ,Seksi lingkup Dinas Dikbud Bangkep, Ketua PSSI Kab. Banggai Kepulauan, Kepala Desa Kautu, Para Wasit Pertandingan, Bapak dan Ibu Guru Pendamping serta peserta Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP Kab. Banggai Kepulauan.

Dalam sambutan Bupati yang diwakili Sekda Bangkep mengatakan sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas diselenggarakan kegiatan ini guna untuk menguatkan pendidikan karakter bagi peserta didik untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, mengembangkan dan membina minat dan bakat peserta didik di bidang sepak bola.

“Gala Siswa Indonesia ini patut kita laksanakan untuk membina minat dan bakat peserta didik di bidang sepak bola. Semoga dengan kegiatan ini, akan menghasilkan atlet-atlet olahraga sepak bola handal yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Banggai Kepulauan melalui ajang olahraga seperti yang dilaksanakan saat ini,” ucap Sekda.

Sehingga Sekda berharap para atlet agar berkompetisi dengan baik, junjung tinggi sportifitas dalam bertanding dan selalu jaga kekompakan antar sesama tim, tunjukkan kemampuan yang dimiliki sehingga prestasi yang diharapkan bisa diperoleh.

Dalam laporan Panitia yang disampaikan oleh Kabid Dikdas Fadliawati Asir Abubaeda mengatakan bahwa peserta yang mengikuti Gala Siswa Indonesia jenjang SMP Tingkat Kab. Banggai Kepulauan terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Totikum, Totikum selatan, Tinangkung, Tinangkung Selatan, dan Kecamatan Peling Tengah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

36 Calon Jemaah Haji Resmi Dilepas Sekda Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 36 calon Jemaah Haji tahun 1444 H/2023 M resmi dilepas Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST.,MT di Masjid Al-Mubarak Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Kamis, (8/6/2023).

36 Calon Jemaah Haji Bangkep yang berangkat terdiri dari 17 Laki-laki, dan 19 Perempuan.

Dalam sambutan Bupati yang di bacakan oleh Sekda mengatakan “Saya atas nama pemerintah daerah, sekali lagi mengingatkan kepada jemaah calon haji, bahwa selain menunaikan rukun kelima dari rukun islam, kepergian bapak dan ibu sekalian juga secara tidak langsung membawa nama baik daerah, dan nama baik bangsa pada umumnya.”

Untuk itu, Sekda berharap kepada seluruh jemaah, untuk selalu menaati berbagai peraturan yang ada, selalu tertib dan khidmat dalam melaksanakan tuntutan ibadah.

“Sehingga seluruh jemaah calon haji, khususnya yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, serta dapat kembali ke tanah air  dalam keadaan sehat wal’afiat,” ujarnya.

Rangkaian ibadah haji berupa pelaksanaan tawaf wukuf di arafah dan melontarkan jumrah, semua itu benar-benar merupakan pengalaman rohani yang sangat tinggi nilainya dalam ajaran islam.

Ketika saudara-saudari hendak melakukan wukuf di arafah, kita dianjurkan untuk mandi, serta banyak berzikir dan berdoa. Mandi bertujuan untuk membersihkan jasmani sedangkan berzikir dan berdoa adalah mensucikan rohani. Semua ini mengandung arti bahwa wukuf adalah kebersihan jasmani dan rohani.

“Selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 1444 H /2023 M,” tutur Sekda.

Turut hadir Staf Ahli dan Asisten Setda, Para Kepala OPD, Kepala Kementerian Agama Kabupeten Banggai Kepulauan, Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Camat, Tokoh Masyarakat, serta Jamaah Calon Haji. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Desa Seano

Seano, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Nugrahaeni Pakabu, SH.,M.Si membuka secara resmi Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Desa Seano Kecamatan Buko Selatan, Selasa, (9/5/2023).

Kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 ini dilaksanakan selama 4 hari dimulai dari 9 Mei sampai dengan 12 Mei 2023 yang terdiri dari 4 desa yaitu Desa Seano, Sumondung, Alakasing dan Desa Baka.

Jadwal kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dapat di unduh link dibawah

JADWAL LOMDESKEL TAHUN 2023

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Nugrahaeni Pakabu menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana kegiatan lomba desa, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat desa yang sudah membantu dengan harapan agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan membawa faedah.

Menurutnya, prestasi dan kemajuan suatu Pemerintah Kabupaten sejatinya bergantung juga dari prestasi dan perkembangan pemerintah desa di wilayahnya.

“Setiap tahun dilaksanakan kegiatan lomba desa secara bergilir guna mendorong semangat, kreativitas dan data juang pemerintah desa dan masyarakat guna menaruh perhatian serta mendayagunakan potensi dan keunikan yang ada pada masing-masing desa,” ucap Nugrahaeni.

Selanjutnya, kegiatan lomba desa juga ditujukan untuk mensosialisasikan 10 Program Pokok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), yakni, Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

“Langkah sosialisasi 10 program pokok PKK ini diharapkan dapat memotivasi dan menjadikan pegangan bagi desa terutama persatuan PKK desa dan pengurus untuk menata dan mengelola desa agar menjadi semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Selain itu, lomba desa juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menemukan potensi dan keunikan daerah yang kemudian di promosikan untuk menjadi daya tarik dan keunggulan desa, sehingga akan mendongkrak daya pendapatan masyarakat desa.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak kepada bapak ibu dan saudara/i agar membantu pemerintah daerah untuk menjadi ikon Kabupaten Banggai Kepulauan, kota yang indah, kreatif, aman dan nyaman (KOTA IKAN).

“Selanjutnya, satu hal yang saya pesankan dalam kegiatan lomba desa yakni untuk mendorong kemajuan desa adalah hal yang utama yakni sinergitas,” kata Staf Ahli.

Turut hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Buko Selatan, Unsur Forkopimcam, Kades Seano, Ketua TP PKK Kecamatan, Bhabinkamtibmas, Aparat Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor

Bogor, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Ihsan Basir, SH.,LL.M hadiri Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Tahun 2023 yang dipusatkan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/01/2023).

Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Selaku penyelenggara kegiatan yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan turut dihadiri oleh peserta dari Pusat berjumlah 335 Orang, Peserta dari Provinsi 289 Orang dan peserta dari Kab/Kota, 2.865 Orang.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada Tahun 2022 kolaborasi antara Instansi Pusat dan Daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air dan tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik [inflasi] pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen dan untuk bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman yakni adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru.

Melalui momentum yang baik Kementerian Dalam Negeri mengharapkan dapat tercipta masukan dan arahan tentang langkah aplikatif dan inovati yang dapat diimplementasikan oleh daerah.

Kemudian sambutan Presiden RI Bapak Joko Widodo sangat mengapresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Belia menjelaskan tingkat Vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan dengan penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

“Pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga kita tetap mampu berada pada posisi yang sangat baik,” ucap Presiden.

Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 % persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 % hingga 5,3 %.

Menurut Jokowi, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global. Semua elemen wajib mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan untuk menghindari kekeliruan dalam membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan.

Dilanjutkan dengan Pembahasan 4 (empat) Panel. Panel 1 membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel 2 membahas penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel 3 membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Dan terakhir, Panel 4 membahas tentang stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Yudo Margono. (Prokopim-BANGKEP)

/0 Comments/by