Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025 Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari Kab. Banggai Kepulauan

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025 Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari Kab. Banggai Kepulauan dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya ikan dalam memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan dan pesisir secara optimal di daerah tersebut, Rabu (25/9/2024).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai amanat pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan peikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Edison E. Moligay pada acara workshop di Hotel Santika Luwuk Kab. Banggai menyampaikan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar, baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pariwisata bahari.

Menurut Edison, sebagai salah satu leading sektor pembangunan kabupaten, potensi sektor ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi mulai dari faktor wilayah yang luas dan remote, rentang kendali yang kurang efektif, maraknya praktek-praktek penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan hingga kendala pada aspek pemasaran produk perikanan yang belum berpihak pada kesejahteraan nelayan.

Disisi lain kapasitas potensi sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terkelola secara baik dan terarah untuk mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan.

Hal ini yang menjadi latar belakang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menginisiasi pembentukan komite pengelolaan perikanan dan pesisir lestari Kabupaten Banggai Kepulauan (KP3L) atau komite Pelari Bangkep. Pembentukan komite ini sebagai suatu terobosan solusi kerja kolaboratif untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan sektor perikanan dan pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Mengelola perikanan dan pesisir tidak bisa di lakukan secara parsial dan sektoral tetapi mesti melibatkan kolaborasi multi pihak. Wilayah perairan yang luas, banyaknya permasalahan dan tantangan yang ada menuntut kontribusi dari semua pihak untuk secara bersama-sama memikirkan dan berperan  aktif dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir,” terang Edison.

Keterbatasan anggaran, sarpras dan jumlah SDM menuntut perlunya solusi inovatif dalam mengelola perikanan dan wilayah pesisir. Komite ini di bentuk dan disahkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 tahun 2024 tertanggal 20 Juli 2024. 

Berkaitan dengan telah di bentuknya komite pengelolaan perikanan dan pesisir lestari maka di pandang perlu untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada kesempatan ini, Edison juga mengajak kepada seluruh peserta workshop untuk bekerjasama, keterlibatan dan kesungguhan dari semua pihak terutama para Kepala OPD/Kepala Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta para pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Saya berharap agar semua dapat mengikutinya dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil tersebut. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian,” tutup Edison.

Dalam sambutan Kepala Dinas Perikanan Ferdy Salamat memaparkan untuk dapat menjalankan fungsinya secara sistematis dan efektif, maka Komite ini terbagi dalam beberapa organ struktur dengan fungsi masing-masing sebagai berikut, Dewan Pengarah, Ketua Komite, Tim Sekretariat Data dan Komunikasi, Divisi Pengelolaan Ekosistem Perairan dan Pesisir, Divisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapatan Ikan serta Divisi Pengelolaan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Usaha Perikanan. (IKP-KOMINFO)