Salakan banggaikep.go.id – Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bidang Informasi dan Kebijakan Publik (IKP) lakukan koordinasi bersama Pj. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, S.Sos, di ruang sekda Rabu 09/10/2025
Koordinasi ini membahas strategi penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat nasional SP4N-LAPOR, yang dikembangkan melalui Canal WhatsApp Center dengan tajuk “LAPOR DOI BUPATI.”
Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Banggai Kepulauan, Amin Talib, menekankan bahwa keberadaan PPID di setiap perangkat daerah harus didorong agar mampu menyediakan data dan informasi yang akurat, dan transparan, berbasis data, terutama dalam mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ke Pusat
“Pengelolaan informasi yang baik akan berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Jika setiap Dinas mengelola informasinya dengan optimal, maka kontribusi terhadap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga akan semakin besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemanfaatan sistem SP4N-LAPOR perlu terus dioptimalkan sebagai sarana efektif untuk menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat secara transparan dan terstruktur.
Koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan, dalam mewujudkan layanan informasi publik dan pengelolaan aduan masyarakat yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.
Sekda Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, S.Sos, menyambut baik pelaksanaan koordinasi ini, dan menekankan pentingnya sinergi antara PPID utama dan PPID pembantu di seluruh OPD dalam menyajikan data yang valid serta merespons pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai prosedur.
Program dengan bertajuk “LAPOR DOI BUPATI”, melalui canal Whatsapp Center Pemerintah Daerah berharap dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta menjadikan pengelolaan informasi dan layanan pengaduan sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. (IKP-KOMINFO BANGKEP)
