Salakan, Banggaikep.go.d — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis 18 September 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja Banggai Kepulauan menerima Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas dedikasi, profesionalitas, dan kontribusi nyata Satpol PP Banggai Kepulauan dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (Perda), serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepala Satpol PP Banggai Kepulauan Harry Saputra Nursin, S.STP.,M.AP., AIFO menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik institusi, tetapi juga hasil kerja keras seluruh personel di lapangan.

Alhamdulillah, penghargaan ini adalah hasil kekompakan dan pengabdian bersama. Semoga menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga ketertiban dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP merupakan salah satu bentuk pengakuan tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja Satpol PP daerah. Capaian ini menandai bahwa peran Satpol PP Banggai Kepulauan tidak hanya sebatas menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib, aman, dan melindungi masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru bagi jajaran Satpol PP Banggai Kepulauan dalam meningkatkan disiplin, pelayanan, dan integritas. Lebih dari itu, prestasi ini juga menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Banggai Kepulauan, khususnya dalam memperkuat citra daerah di tingkat nasional. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Dr. Dito Syaferli, S.H.,M.Kn hadir dalam sosialisasi dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga dihadiri oleh kepala OPD lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Senin (22/9/2025).

Acara ini membahas sejumlah isu penting untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program, khususnya dalam memastikan makanan yang disalurkan aman dan bergizi.

Dalam kesempatan ini, dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, termasuk persoalan terkait kasus keracunan yang terjadi pada distribusi MBG terakhir.

Pembahasan lebih lanjut difokuskan pada upaya untuk memastikan setiap titik distribusi memiliki fasilitas dapur yang layak dan sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, dibahas juga tentang pentingnya mekanisme pengolahan makanan yang benar, sehingga makanan yang disajikan tidak hanya aman, tetapi juga bergizi dan layak dikonsumsi.

Melalui evaluasi ini, diharapkan program MBG dapat terus diperbaiki dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. (Sumber: Humas ATR/BPN Bangkep)

Pulau Peling, BanggaiKep.go.id – Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Kemitraan Partnership bekerja sama dengan KPH Pulau Peling Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sukses menyelenggarakan Workshop Identifikasi & Pengendalian Konflik Tenurial di Wilayah Kawasan Hutan Pulau Peling.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 September 2025 ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, akademisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Workshop ini bertujuan untuk Mengidentifikasi berbagai potensi dan dinamika konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Pulau Peling, Menyusun strategi pengendalian dan penyelesaian konflik berbasis kolaborasi multipihak dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam forum diskusi, berbagai isu krusial mengemuka, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan, tumpang tindih pemanfaatan kawasan, serta perlunya model kemitraan hutan yang inklusif.

Hasilnya, workshop berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, instansi teknis, serta masyarakat dalam mendorong solusi pengelolaan kawasan hutan yang lebih partisipatif.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang turut hadir menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dalam penyelesaian konflik tenurial melalui dukungan data pertanahan, sinergi kebijakan, serta pelayanan yang mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan kawasan hutan.

Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antar-pihak dalam mengatasi konflik tenurial di Pulau Peling, demi terwujudnya tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (Sumber: Humas ATR/BPN Bangkep)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan layanan penukaran uang sekaligus edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah di gedung BPU Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Bangkep, Senin (22/9/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj Sekda Bangkep Suripto Nurdin, Komandan KRI Lumba-lumba 881 Letkol Laut (P) Guntur Prastiyawan, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Glenn Nataniel Pandelaki, unsur TNI, pemerintah kecamatan, kepala desa, pelajar SMA 1 Tinangkung, serta masyarakat Kelurahan Salakan.

Acara dimulai dengan pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari deputi BI, komandan KRI Lumba-lumba, dan Pj Sekda Bangkep, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam membentuk generasi muda yang mengerti makna rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta peran TNI AL dalam mendistribusikan rupiah ke wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil).

“Semoga menjadi harapan kami smua dalam upaya untuk menumbuhkan kecintaan, kebanggaan dan pemahaman rupiah yang lebih baik melalui pengenalan ciri-ciri dan cara merawat rupiah, meningkatkan kebanggaan rupiah melalui pengenalan sejarah uang serta memberikan pemahaman rupiah yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian Indonesia oleh perwakilan Bank Indonesia,” ucap Sekda.

Deputi BI juga memaparkan metode edukasi praktis untuk mengenali keaslian rupiah, seperti teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) dan 5J (jangan dilipat, dicoret, distaples, diremas, atau dibasahi).

“Kami berharap para peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik agar dapat menjadi agen edukatif dilingkungan sekolah masing-masing,” ujarnya.

“Kami juga akan mendemonstrasikan teknik mengenali keaslian Rupiah melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta teknik 5J (Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distaples, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi), sebagai bagian dari edukasi praktis mengenai pentingnya merawat dan menjaga Rupiah”.

Dalam Sambutan Komandan KRI Lumba Lumba 881 juga menekankan pentingnya gerakan Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP Rupiah)sebagai wujud bela negara dan kedaulatan bangsa, dengan TNI AL mendukung BI dalam distribusi rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

TNI AL berperan krusial dalam program ERB dengan menyediakan kapal perang untuk mendistribusikan uang rupiah, baik baru maupun yang layak edar, ke daerah 3T.

Distribusi rupiah oleh TNI AL juga bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan terhadap mata uang negara.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, terutama melalui distribusi uang baru atau layak edar menggantikan uang lusuh di daerah-daerah terpencil. Acara ditutup sekitar pukul 10.40 WITA dengan situasi yang aman dan kondusif. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pada hari Senin, 22 September 2025, sekitar pukul 09.00 WITA di Kota Salakan telah berlangsung aksi damai oleh Aliansi Masyarakat Adil Sejahtera Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Massa aksi berjumlah sekitar 24 orang dengan koordinator lapangan Mahyudin Kohida. Aksi menggunakan mobil Daihatsu Gran Max DB 8062 DC dilengkapi sound system.

Tuntutan massa aksi meliputi: Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana desa, Pengadaan perahu fiber yang tidak sesuai pembagian dan Permasalahan pengadaan hewan ternak (sapi).

Pada pukul 09.45 WITA massa diterima DPRD Bangkep dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan komisi DPRD, Inspektorat (Jasto Pulia), serta perwakilan aliansi.

Aliansi menyampaikan dugaan korupsi dana desa, ketidaksesuaian pengadaan perahu fiber, serta keterlambatan realisasi bantuan tahun 2024–2025. Aliansi juga meminta agar RDP selanjutnya dapat digelar di Desa Lumbi-Lumbia.

DPRD Bangkep menanggapi dengan menyatakan DPRD hanya memfasilitasi dan menekankan perlunya menghadirkan kepala desa, camat, dan inspektorat. DPRD berjanji akan menggelar RDP lanjutan.

Inspektorat (Jasto Pulia) menegaskan akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan melaporkan hasilnya ke Bupati. Inspektorat juga mengimbau massa untuk tetap tertib serta mengingatkan kepala desa agar menyelesaikan masalah melalui musyawarah terlebih dahulu. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, Banggai Kepulauan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan rangkaian kegiatan strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Kegiatan ini diawali dengan Desk Verifikasi Renstra Perangkat Daerah yang berlangsung pada 10–12 September 2025 di Kantor Bappeda dan Litbang, Salakan. Desk ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, Dinas Pencatatan Sipil, serta OPD teknis lainnya.

Selanjutnya, pada 17–19 September 2025, Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Rapat Identifikasi Awal Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan memastikan keterkaitan antar indikator kinerja dengan target pembangunan daerah, sekaligus memperkuat penyelarasan Renstra OPD dengan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelarasan Indikator hingga Selaras ke Penganggaran. Kegiatan ini menjadi bagian penting agar indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

“Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan yang lebih terukur, selaras dengan visi misi kepala daerah, serta terintegrasi dalam sistem penganggaran daerah,” ujar Ariyono.

Rangkaian kegiatan yang melibatkan lintas perangkat daerah ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga capaian pembangunan dapat terukur secara jelas dan selaras dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. (Sumber: Bidang Sosbud Bappeda dan Litbang)

Ambelang, BanggaiKep.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan kembali melaksanakan kegiatan dalam rangka program “Satpol PP Berkah Seru (Siswa Sekolah dan Guru)” yang kali ini berlangsung di SMP Negeri 3 Tinangkung, Desa Ambelang, Senin (22/9/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Fokus utama kegiatan adalah sosialisasi Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang menegaskan:

“Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin.”

Selain sosialisasi perda, kegiatan juga dirangkaikan dengan simulasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Turut hadir Anggota Sat Pol PP dan Pemadam kebakaran serta Siswa-siswi SMP Ambelang. (Roy-KOMDIGI)

Palu, BanggaiKep.go.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti Best practice Penyusunan Logical Framework Kinerja Terintegrasi Perangkat Daerah melalui aplikasi Berkah Selaras.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 15 Juli 2025 dan 1–4 September 2025 dilakukan di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, sebagai tindak lanjut dari adopsi sistem Berani Selaras.

Bimtek ini merupakan bagian dari implementasi Rancangan Aksi Perubahan “Berkah Selaras” dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh pembelajaran, arahan teknis, serta praktik terbaik (best practice) dari Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung penyempurnaan dan penerapan sistem di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Study banding best practice pertama dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025 dihadiri oleh Kepala Bidang Makro, Kabid Sosbud, Kabid Ekonomi, Kabid Fispra dan berapa fungsional bappeda & litbang dan ortal Bangkep.

Study banding Best Practice kedua dilakukan selama 4 hari. Pada hari kedua dan ketiga, yakni 2–3 September 2025, kegiatan dihadiri oleh Hermanto Mar’un, S.P.,M.P (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Sulteng) dan Fitriah Bidalo, S.Si.,M.Si (Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan).

Sementara itu, Tim Arsitektur Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir antara lain: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulteng, Mappatoba Andi, S.H., M.Eng. – Wakil Koordinator Tim Teknis, Azwan, S.Pi., M.Si. – Staf Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Sulteng, Nurezqi, S.E., M.M. – Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulteng, Ario Sadewo Putra, S.P.W.K. – Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulteng.

Adapun tujuan Bimtek ini untuk memperkuat sistem cascading kinerja dan penganggaran terintegrasi. Hasil kegiatan yang diharapkan mencakup: Kemudahan mengukur kinerja perangkat daerah dan individu ASN, Ketepatan pencapaian target kinerja perangkat daerah dan ASN, Evaluasi kinerja yang objektif sebagai dasar pemberian reward dan punishment, Mengukur ketercapaian visi dan misi kepala daerah dan Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah serta peluang memperoleh reward Rp12 miliar dari pemerintah pusat.

Dengan adanya kegiatan ini, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berharap implementasi aplikasi Berkah Selaras dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas. (Sumber: Bidang Sosbud Bappeda Bangkep)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melaksanakan sosialisasi Program Makanan Bergizi Nasional (MBG), Program ini bertujuan untuk bagaimana ke depan bisa meningkatkan sumber daya manusia dan Bangsa ini, kemudian bagaimana bisa menurunkan stunting dan gizi buruk serta bagaimana bisa meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, Senin (22/09/2025).

Kegiatan bertempat di Aula Bappeda dan Litbang dan di hadiri Dandim L/B 1308, Ketua DPRD, Kepala Kantor PPG Prov. Sulteng, Kapolres, Kajari, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan terima kasih dan ucapan selamat datang kepada Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi setiawan bersama rombongan yang berkesempatan hadir bersama di Banggai Kepulauan.

“Agenda pertemuan kita sosialisasi program makanan bergizi gratis kita tahu bersama bahwa program ini adalah program dari Pemerintah pusat yang tentu didukung oleh seluruh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Rusli.

Menurutnya, anak-anak yang terdampak keracunan makanan bergizi gratis (MBG) bukanlah disebabkan oleh programnya yang keliru, tetapi tata kelola di dapur, “Ke depan harus benar-benar mendapat perhatian dan pengawasan yang tepat sehingga apa yang terjadi di tempat ini tidak terulang lagi,” tegas Bupati.

“Kita berharap insyaallah ke depan yang menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya sehingga tujuan yang mulia ini Insyaallah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Banggai Kepulauan khususnya,” tambahnya.

“Saya secara pribadi maupun Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya pada masyarakat umum,” ujar Rusli.

Ia melaporkan bahwa pasien kurang lebih 200 lebih sudah kembali ke rumah dan dinyatakan sehat, “Ada beberapa yang sedang dirawat tapi alhamdulillah kondisinya tidak ada yang kritis semuanya tinggal menunggu waktu untuk kembali ke rumah,” tuturnya.

Dalam sambutan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Rudi Setiawan mengatakan bahwa beliau merupakan penanggung jawab di wilayah III. “Saya bertanggung jawab di Wilayah III, jadi kalau pembagian wilayah kita di bagi menjadi tiga wilayah, wilayah satu Pulau Sumatera dari mulai Aceh sampai Lampung membawahi 10 Provinsi kemudian itu wilayah 2 Pulau Jawa dan Madura membawahi 8 Provinsi dan kami wilayah tiga membawahi 22 Provinsi dari mulai Kalimantan, Bali, Sulawesi, Ntt, Ntb, Maluku, Maluku Utara sampai Papua,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan bahwa Tugasnya selain melaksanakan pemantau dan pengawasan tugasnya juga apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, beliau akan datang ke wilayah tersebut. “Jadi kami datang ke wilayah kabupaten Banggai Kepulauan ini kesannya jadi tidak baik karena ada kasus ini,” katanya.

Kunjungan ini menekankan fokus pada penanganan kasus dan pemulihan pasien pasca insiden keamanan pangan terkait program MBG di Banggai Kepulauan.

Saat ini juga banyak beredar di masyarakat oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN kemudian yayasan yayasan mengatasnamakan BGN, intinya adalah meminta sejumlah dana bahwa apabila mitra ingin bermitra dengan BGN yang jadikan dapur itu tidak dipungut biaya sepeserpun, kalau ada itu berarti penipuan nanti akan diproses oleh pihak Kepolisian.

“Jadi pesan yang akan saya sampaikan dari video tersebut adalah bahwa program makan bergizi gratis ini bukan program dadakan, program yang tiba-tiba ditimbulkan oleh bapak presiden pada saat debat jadi program ini pada saat bapak presiden masih menjabat sebagai menteri pertahanan beliau sudah membuat satu dapur percontohan pada bulan januari 2024 di kabupaten warungkiara kecamatan morgan kabupaten sukabumi,” pungkasnya.

“Januari 2024 dari sebuah ruko yang disekat untuk dijadikan dapur percontohan, kemudian mengapa perlu dilakukan evaluasi dapur harus distandarisasi secara National karena kita memberikan makan bergizi jadi dapur dapur nanti yang akan dilibatkan dalam program ini harus ada standar memenuhi 16 syarat yang harus ada di dalam dapur, jadi tidak bisa seenaknya apabila mitra ingin membangun dapur secara sendiri, harus di standarisasi,” jelasnya. (Decky-KOMDIGI)