Archive for month: Oktober, 2025

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey secara resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Senin (27/10/2025).

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional menekan angka stunting, gizi buruk, dan anemia di wilayah kepulauan tersebut.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Setda, Kabag SDM, Pabung 1308 Luwuk Banggai Pelda, Kepala SPPG Tinangkung-Baka, Kepala Kemenag Banggai Kepulauan, tenaga pendidik, kader kesehatan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Serfi Kambey menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang telah bekerja keras mewujudkan layanan gizi terpadu hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi investasi masa depan bangsa.

“Isu pemenuhan gizi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Masih adanya kasus stunting, gizi kurang, dan anemia, khususnya pada ibu hamil dan balita, menjadi perhatian serius kita bersama,” ujar Wabup.

Serfi menambahkan bahwa program SPPG merupakan bagian dari program unggulan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Desa Baka menjadi salah satu pilot project di Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan menjadi contoh bagi wilayah lain.

“Melalui SPPG ini, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan intervensi gizi yang tepat sasaran,” tuturnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, pemerintah desa, tenaga medis, serta para kader gizi yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam persiapan dan pelaksanaan program.

Wabup menegaskan, peningkatan kualitas gizi adalah fondasi bagi lahirnya generasi unggul Banggai Kepulauan. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan program.

“Anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Operasi (Kabag OPS) Polres Banggai Kepulauan, Kompol Maikun, S.H., M.H., menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan program gizi di daerah. Ia mengingatkan seluruh pihak agar bekerja secara amanah dan berhati-hati.

“Kalau kita bicara tanggung jawab, maka harus betul-betul amanah. Jangan sampai ada pelanggaran atau kejadian yang membuat program ini tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kompol Maikun menyinggung insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah dan mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di Banggai Kepulauan.

“Kita berdoa bersama, semoga tidak terjadi lagi hal seperti itu. Semua pihak aparat, panitia, maupun stakeholder harus menjaga agar program berjalan baik dan aman,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Polri dan TNI siap mengawal pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh kegiatan sesuai aturan.

“Kami dari Polri bersama TNI akan mengawal agar tidak ada pelanggaran yang menghambat jalannya program ini. Harapannya, semua pihak bekerja dengan tanggung jawab dan kehati-hatian,” tegasnya.

Kompol Maikun menutup sambutannya dengan menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

“Kami siap mendukung dan mengawal kebijakan Bapak Presiden serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Pabung 1308 Luwuk Banggai, Pelda Ahmad, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam peluncuran dapur MBG di Kecamatan Tinangkung. Ia menyebutkan tambahan satu dapur MBG di wilayah tersebut merupakan anugerah yang tidak semua daerah miliki.

“Kita patut bersyukur karena tidak semua daerah memiliki fasilitas seperti ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkorban tenaga dan pikiran demi terlaksananya program ini,” ucapnya.

Pelda Ahmad menekankan bahwa program Makanan Bergizi bukan sekadar memberi makan anak sekolah, tetapi bagian dari membangun masa depan bangsa.

“Program ini bukan sekadar memasak dan memberi makan. Ini investasi jangka panjang untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengolahan bahan makanan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

“Kalau bahan tidak layak, jangan dimasak. Kalau belum matang, jangan dipaksakan. Lebih baik terlambat daripada terjadi keracunan,” pesannya.

Ikhlas Apriadi Mk. Abudi, Kepala SPPG Tinangkung Baka, menjelaskan bahwa dapur MBG di wilayahnya melibatkan 47 tenaga kerja termasuk ahli gizi dan akuntan. Seluruh proses pengolahan dilakukan sesuai standar keamanan pangan.

“Kami memiliki alat sterilisasi dan sistem pemasakan modern. Semua karyawan telah mendapat pelatihan pengolahan makanan sehat dan aman,” jelas Ikhlas.

Ia menegaskan komitmennya menjaga kualitas bahan pangan.

“Saya lahir dan besar di Salakan. Tidak mungkin saya ingin mencelakai anak-anak di sini. Saya pastikan bahan yang digunakan adalah yang terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, proses memasak dimulai sejak dini hari agar makanan tiba di sekolah tepat waktu dan dalam kondisi layak konsumsi.

“Masak nasi dimulai sekitar pukul 11 malam agar siap pagi hari. Kami juga menggunakan alat khusus agar nasi tetap steril dan tahan lama,” terangnya.

Sebagai penutup, Ikhlas mengajak seluruh pihak menjaga semangat kolaborasi dan keterbukaan dalam pelaksanaan program.

“Kalau ada keluhan, sampaikan langsung. Kita terbuka dan siap memperbaiki kekurangan. Program ini mulia, dan manfaatnya besar bila dijalankan bersama dengan hati,” tutupnya.

Peluncuran SPPG di Desa Baka ini menjadi tonggak penting bagi Banggai Kepulauan dalam memperkuat layanan gizi masyarakat sekaligus mendukung visi nasional “Indonesia Bebas Stunting 2030”. Pemerintah daerah berharap program ini menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di kecamatan lain di wilayah Banggai Kepulauan. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Biro hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Kabag Hukum, Kabag Ortal, Kepala Dinas PUPR atau yang mewakili, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekdis Pariwisata, Kepala Dinas DP3aP2KB,
Sekdis Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Puskesmas Salakan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey mengatakan kegiatan evaluasi produk hukum daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan hukum di daerah. Produk hukum daerah seperti peraturan daerah (PERDA), peraturan kepala daerah (PERKADA), maupun keputusan-keputusan strategis lainnya adalah instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Seiring dinamika masyarakat dan regulasi ditingkat Nasional yang terus berkembang, maka evaluasi dan harmonisasi produk hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang kita hasilkan;
– Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
– Tidak menimbulkan tumpang tindih atau multitafsir.
– Serta tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Wabup berharap Setiap perangkat daerah dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perencanaan, penyusunan, dan evaluasi produk hukum secara partisipatif dan berbasis data, Terjalin sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem hukum daerah yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan, Dapat teridentifikasi regulasi-regulasi yang perlu direvisi, dicabut, atau disesuaikan guna mendukung efektivitas kebijakan daerah.

“Saya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas regulasi demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memperkuat kapasitas hukum, serta mendorong iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Tidak lupa pula Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan hukum dan pemerintahan di kabupaten banggai kepulauan.

Selanjutnya, Kepala Biro Hukum Prov. Sulteng Arif menegaskan bahwa pengawasan terhadap peraturan daerah bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan yang berdaya guna serta sejalan dengan misi pembangunan daerah dan RPJMD.

Biro Hukum Provinsi berharap melalui kegiatan ini, perangkat daerah dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyusunan dan implementasi kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum serta mendorong terciptanya produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga berharap agar hasil diskusi dan pembinaan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Suasana serius namun penuh semangat tampak di Aula Bappeda dan Litbang, saat berlangsung kegiatan pembukaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (15/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah terpilih, tim pemeriksa BPK Provinsi Sulteng, serta para Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan pengelola barang dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kab Banggai Kepulauan Kismanto, SH.,MH menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan rinci oleh BPK telah dimulai sejak 15 Oktober dan akan berlangsung hingga 25 November 2025 atau selama 40 hari kerja.

“Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan dua minggu sebelumnya. Ada beberapa catatan dari tim BPK, khususnya terkait dengan penatausahaan aset daerah. Harapan kita, dalam pemeriksaan rinci kali ini, hal-hal tersebut dapat diklarifikasi dan diselesaikan dengan lebih baik,” ujar Kepala Inspektorat.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kehadiran tim BPK bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari solusi bersama atas permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Kalau ada persoalan, segera kita koordinasikan. BPK datang bukan untuk menakuti, tetapi membantu kita memperbaiki sistem yang masih lemah. Fokusnya adalah solusi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur menyinggung soal opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang masih diterima oleh Banggai Kepulauan pada audit sebelumnya. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik antara BPK dan seluruh OPD, capaian itu bisa meningkat.

“Permasalahan utama kita selama ini ada di manajemen aset. Dengan pendampingan dari BPK, semoga tahun ini bisa tuntas dan kita bisa mencapai opini yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah Sarintan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah atas kerja sama dan kesiapan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

“Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir. Hari ini kita mulai dengan pengisian form survei tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Setiap OPD diharapkan mengisi sesuai kondisi sebenarnya, agar data yang diperoleh akurat,” ujar perwakilan BPK.

BPK juga memberikan link formulir digital yang harus diisi oleh pejabat penatausahaan barang di tiap OPD. Dalam form tersebut terdapat kolom untuk nama, NIP, serta masa jabatan pengurus barang.

“Pengisian cukup satu link untuk satu OPD, dan diwakili oleh satu orang saja. Jika ada kendala teknis, bisa langsung disampaikan agar kami bantu,” jelasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka antara tim BPK, Inspektorat, dan para Kepala OPD. Dialog ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperjelas proses administrasi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (Roy-KOMDIGI)